jpnn.com - BEKASI TIMUR - PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang bisa mengusung calon tanpa berkoalisi di Pilkada Kota Bekasi 2018 nanti. Meski begitu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini tetap menjajaki kemungkinan berkoalisi dengan parta-partai lain.
Hal itu diakui oleh Wakil Ketua DPC PDIP Kota Bekasi Henu Sunarko. Menurutnya, komunikasi politik dengan partai-partai lain terus dilakukan secara informal. "Ya, sejauh ini kita tengah membangun komunikasi politik lintas partai, soal relasi politik dan kerjasamanya nanti akan ada formulanya. Sementara masih tahap komunikasi dan informal," ujar Henu Sunarko, Selasa (5/1).
BACA JUGA: Usut Tuntas Keterlibatan Militer di Pilkada Kepri
Diakuinya, raihan 12 kursi PDIP di legislatif sudah sangat memenuhi syarat untuk mengusung kadernya sebagai kandidat pilkada tanpa harus berkoalisi. Namun, kata Henu, dalam kalkulasi politik semua kemungkinan perlu dicermati lebih jauh. "Mengusung calon walikota itu bukan untuk gagah-gagahan. Benar bahwa kami memenuhi syarat mencalonkan tanpa menyertakan partai lain. Tapi, berpolitik itu harus rasional dan objektif. Kita harus mampu membangun relasi politik yang win-win position," tambah dia.
Dalam hitung-hitungan politik, PDIP amat mungkin menggandeng partai lain, jika ini yang dicanangkan maka bergantung dari metode komunikasi politik yang di mainkan. Sebagai partai politik yang berideologi nasionalis, sambung Henu, PDIP siap melakukan koalisi dengan partai manapun selama memiliki visi dan misi yang sama.
BACA JUGA: Versi KPU, Seluruh Gugatan Pilkada asal Sumut tak Layak Disidangkan
"Pasti kita juga mempersiapkan langkah membangun koalisi, bahkan makin banyak akan menjadi tolak ukur pencapaian hasilnya nanti saat mengikuti pilkada," paparnya lagi seraya menjelaskan keinginan PDIP untuk menjadi pemenang Pilkada 2018.
Perbedaan ideologi antara PDIP dengan Golkar ataupun PKS, dianggap dirinya sebagai hal yang wajar. Sebab, kata dia, kendati ideologi berbeda, seluruh partai tetap memiliki tujuan yang sama untuk negara. "Baik nasionalis, marhaenis, agamis, dan sebagainya, nanti tetap akan mengkrucut kepada tujuan yang sama. Yakni, membangun Negara Indonesia dengan falsafah Pancasila," pungkasnya. (sar/dil/jpnn)
BACA JUGA: Pilkada Kalteng Butuh Rp 12 Miliar, Duitnya Belum Ada
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Sebut 90 Persen Gugatan tak Terkait Perselisihan Hasil Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi