Hal tersebut ditegaskan Teguh Satrya dalam Seminar Properti yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) bertajuk “Prospek Properti Indonesia 2009” di salah satu hotel kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/12).
“Bagaimana kita tidak optimis, dalam APBN 2009 mendatang pemerintah sudah mengalokasikan subsidi sektor perumahan sebesar Rp2,8 triliunJumlah subsidi tersebut jauh lebih besar dibanding 2008 yang hanya sebesar Rp800 miliar,” tegas Ketua Umum REI.
Selain memperhatikan besarnya subsidi pemerintah terhadap sektor perumahan, Teguh Satrya juga telah memperhitungkan multi player efek dari pemilu yang akan berlangsung pada tahun 2009 mendatang.
Sesuai dengan pengumuman KPU, sedikitnya 2 juta orang saat ini telah berstatus sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD
BACA JUGA: SBY Kaji Ulang Aturan Tender
“Jika masing-masing caleg menganggarkan Rp200 juta untuk berkampanye dan pengadaan logistiknya, maka berarti sekitar Rp40 triliun uang tersebut secara riil akan sampai ke tangan masyarakat dan masyarakat pada akhirnya tentu akan membeli rumah,” ujarnya.Hitungan tersebut, lanjutnya, baru untuk pemilu legislatif
Sementara itu, Kepala Devisi Kredit Bank Bank Tabungan Negara (BTN), Budi Hartono menegaskan bahwa BTN akan tetap komit terhadap program pemberian kredit perumahan rakyat (KPR).
“Meski dunia perbankan memberlakukan likuiditas ketat, BTN akan tetap komit dengan program KPR-nya karena institusi kami dapat tugas khusus dari pemerintah selaku pemegang saham Bank BTN,” tegasnya.
Meski demikian, ujarnya, jika pada keadaan normal BTN mampu membiayai sekitar 90 persen nilai proyek, maka dalam kondisi sulit 2009 mendatang prosentase pembaiayaan tersebut akan kita tinjau kembali.
Oleh karena itu, Budi Hartono mengingatkan agar pihak dunia usaha properti lebih kreatif mensiasati kondisi, selektif dan melakukan efisien di seluruh sektor.
Ditempat yang sama, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, yang diwaakili oleh Staf Ahli Menneg Pera, Sri Hartoyo menjelaskan bahwa pemerintah dalam 2009 mendatang masih tetap memprioritaskan pengadaan rumah untuk kalangan menengah ke bawah.
“Untuk finansial pendukungnya, pemerintah telah meletakan dananya sebesar Rp3 triliun kepada bank yang ditunjuk dan sekaligus memperbolehkan pihak properti untuk menggunakan tanah milik negara terutama yang dikuasai oleh BUMN-BUMN untuk dijadikan lahan perumahan bagi rakyat dengan hanya ganti rugi sekitar Rp1 juta untuk setiap meternya,” kata Sri Hartono. (Fas)
BACA JUGA: YEF Keluhkan Pemberitaan Media
BACA JUGA: Senin, Suami Hetty Koes Endang Divonis
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tahun Depan, Gaji Guru Naik
Redaktur : Tim Redaksi