SBY Kaji Ulang Aturan Tender

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui dirinya menerima banyak laporan mengenai ketakutan pejabat pusat dan daerah dalam menjalankan proyeknyaPara pejabat itu takut terjerat kasus korupsi dalam mengelola uang rakyat

BACA JUGA: YEF Keluhkan Pemberitaan Media

Dua langkah penting akan dilakukan Presiden guna mengatasi hal tersebutPertama, akan meninjau ulang Keputusan Presiden (Kepres) No.80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah

BACA JUGA: Senin, Suami Hetty Koes Endang Divonis

Kedua, bertemu dengan aparat penegak hukum untuk memperoleh satu kesepahaman.

"Saya mendapat masukan, para pejabat ketakutan, ragu-ragu karena takut dituduh korupsiTanpa mengurangi komitmen memberantas korupsi, saya akan duduk kembali dengan penegak hukum, dengan BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan yang lainnya untuk membangun pemahaman bersama bahwa dalam keadaan krisis diperlukan kecepatan dan ketepatan, perlu mekanisme aturan untuk menyalurkan anggaran dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi," ujar Presiden kepada wartawan usai  membuka acara rapat kerja gubernur seluruh Indonesia di gedung Depdagri, Kamis (11/12).

Saat memberikan arahan di acara tersebut, Presiden juga menekankan hal tersebut

BACA JUGA: Tahun Depan, Gaji Guru Naik

Dalam mengantisipasi dampak resesi ekonomi global, segala langka harus ditempuh untuk menghindari munculnya pengangguran besar-besaranKarenanya, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dermaga, perumahan, dan lain-lain harus mendapatkan porsi anggaran yang cukup dari APBN dan APBDDan agar rencana proyek bisa berjalan, pejabat yang mengurus proyek tak boleh takut.

"Kalau administrasi tak rapi, ya jangan lantas dianggap korupsiKepres 80 perlu dilihat kembali agar tak menghambatJangan sampai semua menjadi macet tak bergerak," ujar PresidenDia minta gubernur mengganti pimpinan proyek yang tak berani menjalankan proyeknyaSebab kalau semua macet, kondisi ekonomi bangsa ini akan semakin berat.

Tiga hal yang menjadi prioritas pemerintah saat menghadapi krisis ekonomi globalPertama, sektor riil harus tetap bergerakSeluruh jajaran pemerintahan diminta bersinergi dengan pengusaha"Cegah gelombang PHK yang berlebihan.

Kedua, dipercepat proyek-proyek pembangunan infrastrukturKetiga, meringankan beban ekonomi golongan menengah ke bawah(sam)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua MPR Ajak Hindari Politik Uang