jpnn.com - JAKARTA – Layanan jasa transportasi berbasis aplikasi mendukung terwujudnya angkutan umum yang aman, nyaman, dan selamat. Bisnis ini juga tetap memprioritaskan keselamatan konsumen.
Ridzki Kramadibrata, managing director Grab Indonesia, juga berharap agar bisnis jasa dengan sistem aplikasi online ini dipahami sebagai salah satu alat memberdayakan ekonomi rakyat.
BACA JUGA: Waduh, Banyak CPNS Ber-NIP Tidak Diangkat Kada
“Keselamatan merupakan prioritas utama kami dalam menghadirkan layanan. Kami percaya bahwa menghadirkan layanan transportasi yang aman dan terpercaya bagi masyarakat, merupakan misi yang diemban bersama tidak hanya oleh Grab, namun juga oleh pemerintah dan kepolisian serta para pelaku industri terkait," ujar Ridzki Kramadibrata, saat menjadi pembicara diskusi 'Masa Depan Transportasi Berbasis Aplikasi di Indonesia', di the Hermitage Hotel Jakarta, Kamis (8/9).
Hadir juga di diskusi dalam rangka HUT Lalu Lintas ke 61 itu sejumlah pembicara di antaranya Menkominfo Rudiantara, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Syamsul Bahri, Dirbinmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Widjanarko, Ridzki Kramadibrata, managing director Grab Indonesia dan Martha D. Silalahi.
BACA JUGA: Andai Cara Filipina Memerangi Narkoba Diterapkan di Indonesia..
Kementerian Koperasi dan Kementerian Perhubungan juga mengirimkan wakilnya sebagai pembicara.
Menkominfo Rudiantara mengatakan, perkembangan teknologi harus diposisikan sebagai alat untuk membantu mempercepat berbagai aktivitas, antara lain ekonomi.
BACA JUGA: Temannya Korupsi, Anggota MPR Ini Malu Banget Depan Mahasiswa
“Demikian halnya, aplikasi online tranportasi publik harus diposisikan sebagai alat memberdayakan ekonomi rakyat,” tutur Rudiantara.
Di tempat yang sama, Syamsul Bahri mengatakan, harus diakui transportasi berbasis aplikasi menawarkan begitu banyak kemudahan, sehingga memikat masyarakat.
Dengana danya jasa transportasi online ini, masyarakat merasa dilayani kebutuhannya secara cepat, murah dan multiguna.
“Namun, dalam pengelolaan angkutan umum dengan sisem aplikasi perlu sistem kontrol dari aparat, asuransi dan perlindungan kepada pelanggan,” tegas dia.
Terkait peran kepolisian, dia katakan, hanya yang menyangkut ranah penegakan hukum, yang tegas namun tetap humanis. “Penyelenggara transportasi harus mengikuti aturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku,” ucapnya.
Direktur Binmas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Widjanarko, menambahkan, keselamatan dalam transportasi publik merupakan sebuah keharusan.
“Tidak ada tawar-menawar apapun jika bicara soal keselamatan. Keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna angkutan umum menjadi prioritas,” tukasnya.
Sementara, Martha D Silalahi, head of Project HUT Lalu Lintas ke 61, sekaligus Principal JINGGA PR & Media Relation mengatakan, bisnis jasa transportasi berbasis aplikasi merupakan salah satu bentuk dari fenomena perubahan yang sangat signifikan dalam moda transportasi di Indonesia.
Dikatakan, pro dan kontra pasti akan muncul dalam sebuah perubahan.
“Selain itu, peluang usaha baru ini di beberapa kasus yang saya temui, menyelamatkan banyak rumah tangga yang sedang mengalami krisis ekonomi,” tutur dia. (rl/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tekan Penyimpangan, Penggunaan Dana Desa Harus Transparan
Redaktur : Tim Redaksi