jpnn.com - JAKARTA - Peretas Bjorka membuat heboh jagat maya dengan membocorkan data pribadi sejumlah pejabat negara.
Bjorka lewat laman grup Telegram bahkan menyebut telah meretas dokumen rahasia untuk Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: Peretas Bjorka Dicari Polisi, Ringgo Agus Rahman: Tolong..
Dia diketahui juga mengunggah data pribadi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menanggapi hal tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate menyebut data yang dimiliki Bjorka adalah data umum.
BACA JUGA: Bjorka
"Di rapat dibicarakan, bahwa memang ada data-data yang beredar salah satunya oleh Bjorka, tetapi data-data tersebut setelah ditelaah sementara adalah data-data yang bersifat umum."
"Bukan data-data spesifik dan bukan data-data ter-update," ujar Menkominfo Johnny G Plate di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Senin (12/9).
BACA JUGA: Isu Bjorka Retas Data Jokowi, BSSN Gandeng Bareskrim dan Langsung Validasi Istana
Johnny G Plate menyatakan baru melakukan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.
"Tim lintas kementerian lembaga dan BSSN, Kominfo, Polri dan BIN berkoordinasi untuk menelaah secara dalam," kata Johnny.
Johnny juga menyebut akan dibentuk tim khusus yaitu 'emergency response team' untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia.
"Juga untuk menjaga kepercayaan publik. Jadi, akan ada 'emergency response team', (anggotanya) dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," kata Johnny.
Johnny lebih lanjut menyatakan ada keterbatasan pemerintah dalam melakukan komunikasi publik.
"Saya mengajak rekan-rekan media, ini data sangat strategis dan data juga bisa terkait dengan sovereignity, kedaulatan, termasuk sangat geopolitis."
"Mohon, media jangan sampai memberitakan yang memberikan dampak kebingungan kepada masyarakat."
"Karena ini banyak hal-hal teknis yang kadang salah kutip yang mengakibatkan satu dengan lainnya warga bangsa saling membully. Jangan sampai," kata Johnny.
Dia berharap saat menghadapi serangan peretasan dapat dibangun kekuatan nasional dan bergotong royong menghadapi semua bahaya, termasuk dalam ruang digital.
"Bahaya dalam ruang digital tersebut adalah bentuknya tindakan kriminal digital."
"Ini harus dijaga bersama-sama, bangun kerja bersama."
"Berbeda pendapat itu normal dalam demokrasi. Namun, saat untuk kepentingan negara secara keseluruhan, mari dijaga kekompakan," katanya.
Menurut Menkominfo, Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah disetujui di rapat tingkat 1 oleh panja Komisi 1 DPR dengan pemerintah.
"Kami sekarang tunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat 2 yaitu rapat paripurna DPR."
"Mudah-mudahan nanti dengan disahkan RUU PDP jadi UU PDP, ada payung hukum yang lebih baik untuk menjaga data," kata Johnny.
Peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram diketahui kembali bersuara.
Kali ini dia mengeklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari BIN.
Klaim dari Bjorka tersebut kemudian diunggah oleh salah satu akun Twitter 'DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence'.
Unggahan tersebut kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler (trending topic) di Twitter hingga Sabtu pagi.
Dalam unggahan di akun Twitter itu disebutkan bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia telah bocor.
Peretas dengan identitas Bjorka juga sebelumnya kerap mengeklaim telah meretas data-data terkait kependudukan Indonesia, seperti data registrasi SIM Card Prabayar dan data milik salah satu provider telekomunikasi. (Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang