jpnn.com, JAKARTA - Mabes Polri memastikan tidak ada kebocoran 26 juta data kepolisian yang disebabkan peretasan oleh hacker Bjorka.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan dugaan peretasan itu hanya perbuatan oknum yang usil semata.
BACA JUGA: Penghapusan Honorer 2023: MenPAN-RB Azwar Anas Jangan Plin-plan, Lanjutkan Agenda Pak Tjahjo
"Enggak ada (hubungan dengan Bjorka, red) orang usil itu," kata Dedi di Mabes Polri, Jumat (23/9).
Jenderal bintang dua itu mengatakan Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Divtik) Mabes Polri telah melakukan asesmen ihwal dugaan kebocoran data tersebut.
BACA JUGA: Bjorka Belum Ditangkap, Begini Nasib Pemuda Madiun yang Membantunya
Hasilnya, dugaan kebocoran data milik Polri itu hoaks semata.
"Hasil asesmen dari Divtik data tersebut tidak bocor. Data bocor itu adalah hoaks," ujar Irjen Dedi.
BACA JUGA: Konon Ferdy Sambo Punya Kakak Asuh yang Bikin Karier Melejit, Irjen Dedi Bilang Begini
Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu mengatakan data yang diduga bocor tersebut merupakan dokumen lama.
"Data 2016 dan tidak ada kaitannya dengan Polda Metro Jaya, karena datanya dari Polda Kalteng," ujar Dedi.
Kendati demikian, kata dia, Polda Metro Jaya tengah mengusut pelaku yang menyebarkan data tersebut.
"Polda Metro Jaya akan mendalami siapa yang menyebarkannya," ujar Dedi.
Informasi tentang dugaan kebocoran data itu bermula dari situs breached.to, sebuah laman yang disebut sebagai forum para peretas.
Akun bernama Meki di situs itu membuat sebuah utas atau thread berjudul '26M DATABASE NATIONAL POLICE IDENTITY OF INDONESIA REPUBLIC'.
BACA JUGA: Ada Sinyal Penghapusan Honorer 2023 Akan Dibatalkan KemenPAN-RB, Irwan: Tepat!
Dia mengeklaim memiliki dokumen penting berisi semua data keanggotaan Polri di seluruh Indonesia.
Dokumen itu juga dilengkapi logo Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
"Polri telah menghabiskan banyak uang hanya untuk membangun server atau website sederhana (karena mereka tidak peduli dengan kerentanan pada website yang mereka kelola) dan kali ini saya berniat untuk menjual data valid dan dokumen penting dengan harga yang terjangkau. Karena polisi di Indonesia tidak lagi di jalur yang benar, tetapi sering mempersulit dan menjatuhkan orang miskin," tulis anonim dalam halaman tersebut yang telah diterjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia.
BACA JUGA: Akhirnya Muncul, Tertuduh Bos Konsorsium Judi Online Bilang Ini soal Jet Pribadi Brigjen Hendra
Akun anonim itu menawarkan data tersebut dengan harga USD 2.000 atau sekitar Rp 30 juta. (cr3/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Fransiskus Adryanto Pratama