jpnn.com, JAKARTA - Kualitas SDM yang baik harus dibarengi dengan sistem karier yang baik.
Di sini peran penting Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sangat vital dalam mengawal jenjang karier pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Negeri Sipil PNS di daerah.
BACA JUGA: Berantas PNS Korupsi, BKN Gandeng KPK
Hal ini ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur saat membuka Rapat Koordinasi Kebijakan Standardisasi Jabatan Pengembangan Karier SDM Aparatur Tahun 2018 di Makassar, Kamis (03/05).
“BKD jangan cuma menampung usulan, tapi harus menganalisis beban kerja, melakukan pengadaan pegawai sesuai arah pembangunan, dan mengurus jenjang karier pegawai,” ujarnya.
BACA JUGA: Honorer K2 dan PTT Gelar Aksi Lagi: P3K Tolak, PNS Yes!
Asman mengatakan, BKD dan jajarannya harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun sistem karier dalam jabatan, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN.
Karier PNS berbasis pada sistem merit yang lebih terbuka, adil, transparan dengan kualifikasi, kompetensi, kinerja serta integritas, dan moralitas yang baik.
BACA JUGA: Puluhan PNS dari Honorer K2 Tidak Bisa Naik Pangkat
Sistem karier sebagai aparatur sipil negara adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional.
“Cara kerja ASN tidak boleh kalah dengan korporasi. Outcome menjadi ukuran kinerja PNS,” ujarnya.
Asman mengingatkan bahwa ASN berkualitas adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional.
Mantan Wakil Walikota Batam ini menegaskan bahwa PNS mempunyai peran strategis memajukan negara.
“Ciptakan inovasi baru. Jangan berputar pada rutinitas,” tegas Asman.
Dia menambahkan peran penyelenggara negara sangat penting, untuk itu ASN harus memiliki jiwa hospitality dan entrepreneurship.
ASN tidak boleh mengedepankan kekuasaan tetapi harus melayani masyarakat. Selain itu, ASN juga harus bisa mengukur seberapa manfaat yang diperoleh berdasarkan anggaran yang didapatkan.
Untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0, pemerintah harus mampu mengimplementasikan e-government karena tantangan industri akan serba digital ke depan.
Tantangan revolusi industri ini harus direspon cepat dan tepat oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tengah persaingan global.
Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja menambahkan, Rapat Koordinasi Kebijakan Standardisasi Jabatan Pengembangan Karier SDM Aparatur ini diselenggarakan dalam rangka implementasi PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS terkait standardisasi jabatan fungsional, jabatan pelaksana, pola karier, dan sistem merit.
Rakor yang berlangsung dua hari itu diikuti 370 orang yang terdiri dari Sekretaris Daerah dan pejabat administrator di lingkungan BKD Provinsi dan Kab/Kota di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTT, dan Jawa Tengah. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dikira Bau Nasi Basi, Ternyata Mayat PNS Membusuk di Indekos
Redaktur & Reporter : Natalia