jpnn.com - MEDAN - Tenaga honorer kategori dua (K2) yang diduga menggunakan data bodong bakal cemas. Pasalnya tim verifikasi yang dibentuk Pemerintah Kota (Pemko) Medan kini sudah mulai bekerja.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan, Lahum Lubis mengatakan tim verifikasi dibagi atas lima tim. "Hari ini (kemarin, Red) tim sudah mulai bekerja di ruang Inspektorat Lantai IV," ujar Lahum di Balai Kota, Selasa (1/4).
BACA JUGA: Gubernur Minta Polisi Usut Penembakan Caleg Partai Rakyat Aceh
Dikatakannya bahwa pemberkasan paling lama ditunggu hingga Senin (7/4) mendatang. Dia berharap tidak ada tenaga honorer K2 yang tidak hadir dalam proses pemberkasan.
Lahum menambahkan, berkas yang perlu dipersiapkan tenaga honorer K2 berupa Surat Keterangan (SK), daftar ambra gaji setiap tahunnya. Jika salah satu dari persyaratan yang diminta tidak terpenuhi maka tim verifikasi hanya akan memberi rekomendasi.
BACA JUGA: Polres Dumai Amankan 16 Tersangka Pembakaran Hutan Riau
Hal itu dilakukan, karena BKD atau tim verifikasi tidak dapat berbuat banyak atau menggagalkan tenaga honorer K2 yang sudah dinyatakan lulus.
"Keputusan tetap berada di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB)," jelasnya.
BACA JUGA: Pemakzulan Bupati Karo, Tak Perlu Tunggu Instruksi Mendagri
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Medan, Ramlan Tarigan mengatakan bahwa pihaknya dalam beberapa hari terakhir tetap bekerja untuk menerima berkas tenaga honorer K2 yang lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Diungkapkannya bahwa Disdik Medan melakukan legalisir terhadap seluruh berkas yang diperlukan untuk pemberkasan diantaranya SK pengangkatam sebagai tenaga honorer.
Ketua Persatuan Guru Negeri Indonesia (PGRI) Kota Medan itu memaparkan bahwa jumlah guru yang lulus seleksi CPNS dari honorer K2 berjum 400 orang, dengan perincian 107 diantaranya guru SMP dan SMA dan satu orang guru TK. "Jadi ada 290 yang berasal dari guru SD," jelas Ramlan.
Lebih jauh dia mengatakan, untuk memprediksi berkas tenaga honorer K2 asli atau rekayasa memang agak sulit. Karena berkas yang diperiksa, seluruhnya ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
Maka dari itu perlu laporan dari masyarakat atau pihak-pihak yang memiliki bukti tentang berkas bodong itu. "Setahu saya, tim verifikasi sudah menerima laporan dari masyarakat tentang beberapa orang yang diduga menggunakan data bodong. Saya dapat informasi dari anggota yang ikut tergabung dalam tim verifikasi tersebut," tandasnya.
Sementara itu pantauan Sumut Pos (JPNN Grup) di ruang rapat Inspektorat lantai IV, ratusan guru memadati ruang tersebut guna menyerahkan berkas kepada tim verifikasi. Saking banyaknya, ruangan yang ada disana tak cukup untuk menampung mereka, sehingga banyak diantara mereka yang terpaksa duduk di lantai. (dik/ije)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Muhaimin Resmikan BLK Internasional
Redaktur : Tim Redaksi