jpnn.com - JAKARTA - BKH PGRI: Angkat Seluruh Guru Honorer Asli Menjadi PPPK 2023, Jangan Persulit Lagi
Ketua Badan Khusus Honorer (BKH) PGRI Riau Eko Wibowo meminta pemerintah tidak mempersulit guru non-ASN dalam seleksi PPPK.
BACA JUGA: 5 Poin Keterangan Kepala BKN soal Perubahan Mekanisme Seleksi PPPK 2022, Oh Pelamar Umum
Pemerintah juga didesak untuk mengangkat seluruh guru honorer asli, yakni yang sudah diverifikasi validasi, menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2023.
"Melihat jumlah guru honorer yang akan diangkat menjadi PPPK, tidak bisa selesai tahun depan," kata Ekowi, sapaannya, kepada JPNN.com, Rabu (28/9).
BACA JUGA: Mas Azwar Anas, Bisakah Honorer Berijazah Paket C Daftar PPPK 2022? Hehe
Saat ini, jumlah honorer di instansi pemerintah sudah jutaan.
Sayangnya tidak diimbangi dengan ketersediaan kuota PPPK 2022.
BACA JUGA: Honorer Guru Lulus PG Tak Diusulkan saat Seleksi PPPK 2022, Ada Apa?
Supaya cepat pengangkatan PPPK 2022 hingga 2023, Ekowi menyarankan langsung mengangkat guru honorernya, asalkan datanya valid dan akurat.
Pemerintah pusat melalui MenPAN-RB Azwar Anas, ujar Ekowi, harus membuat kebijakan arif dan bijaksana untuk pengangkatan PPPK. Seleksinya tidak mempersulit honorer.
"Prinsipnya kami ingin pemerintah mempermudah pengangkatan PPPK dari honorer," ujarnya.
Seleksinya cukup dengan pendataan administrasi, tidak perlu lagi pakai tes yang menghabiskan anggaran. Lebih baik untuk selesaikan honorer jalur pendataan administrasi.
Rencana Penghapusan Honorer Bikin Galau
Tokoh muda pendidikan di Riau ini sangat gentol menyuarakan nasib guru honorer (Riau) khususnya dan Indonesia umumnya.
Wakil Ketua PGRI Riau ini memberikan saran supaya penghapusan honorer mulai 28 November 2023 dikaji ulang.
Selain itu, nasib honorer harus diperhatikan.
Ekowi menilai ketika honorer diberhentikan akan menimbulkan persoalan baru bagi pemerintah. Salah satunya pengangguran massal
"Kebijakan penghapusan membuat galau perasaan honorer," ucapnya.
Dia juga mendukung ketegasan pemerintah dalam pendataan non-ASN.
Semua data honorer yang masuk database hasil pendataan non-ASN akan dikunci.
"Sudah tepat itu 31 Oktober. Kalau lebih lama, makin banyak titipan untuk memasukkan honorer bodong," ucapnya.
BKH PGRI mendorong transparansi BKN untuk menginformasikan kepada seluruh guru honorer. Tidak ada ditutupi soal pendataan non-ASN.
"Kami tidak ingin teman-teman yang sudah lama mengabdi tidak diangkat PPPK 2022 - 2023," pungkas Ekowi. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad