jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Khusus Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (BKH PGRI) Provinsi Riau Eko Wibowo menyesalkan pernyataan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo.
Menteri Tjahjo dinilai telah menimbulkan kecemasan dan kegaduhan di kalangan honorer termasuk guru.
BACA JUGA: Dukung Guru Honorer, Komisi X DPR Keluarkan 3 Pernyataan Sikap, Menyodok Mas Nadiem
Di tengah upaya mereka mendapatkan status aparatur sipil negara (ASN), lanjut Ekowi, sapaan akrabnya, pemerintah malah melontarkan wacana penghapusan honorer yang sebenarnya bukan isu baru
"Isu ini sudah pernah saya dengar beberapa tahun lalu. Ini selalu muncul menjelang pemilu," kata Ekowi kepada JPNN.com, Kamis (27/1).
BACA JUGA: Amaden: Buka Data Honorer K2 ke Publik, Jangan-Jangan Ada yang Siluman
Ekowi pun teringat ketika PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK diterbitkan, wacana penghapusan honorer pernah dihembuskan pemerintah.
Namun, itu kemudian diredam sendiri oleh pemerintah ketika legislator di Senayan ramai-ramai mengkritisinya.
BACA JUGA: Ternyata, Kabar Ini yang Bikin Honorer K2 Ragu Mendaftar Jadi PPPK
Kini menjelang tahun politik, isu itu kembali menggema.
Isu tersebut justru mengusik honorer yang tengah waswas menanti kebijakan terbaru pemerintah di 2022.
"Isu penghapusan status tenaga honorer pada 2023 di-up. Entah apa maksudnya karena faktanya honorer di Indonesia jumlahnya sangat banyak," ucapnya.
Dia menambahkan, jika memang guru honorer ke depan tidak ada lagi akan menimbulkan kedaruratan pendidikan.
Sebab, guru PNS banyak pensiun, sedangkan rekrutmen PPPK guru sangat terbatas formasinya.
Itu sebabnya lanjut Ekowi, BKH PGRI Riau menolak keras penghapusan tersebut.
"Kalau MenPAN-RB ingin menghapus honorer boleh saja asal semua guru honorer diangkat PNS atau PPPK tanpa tes," pungkas Ekowi yang juga wakil ketua PGRI Riau. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Mesya Mohamad