BKH PGRI Minta Seluruh Guru Mapel Diakomodasi, Kejadian PPPK 2021 Jangan Terulang

Jumat, 23 September 2022 – 14:04 WIB
BKH Riau meminta pemerintah untuk mengakomodasi guru honorer semua mapel. Foto BKH PGRI Riau

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Badan Khusus Honorer (BKH) PGRI Riau Eko Wibowo mengajukan permohonan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas. Dia meminta pemerintah agar mengakomodasi guru honorer semua mata pelajaran (mapel), baik normatif, adaptif, dan produktif. 

"Tolong Pak MenPAN-RB Azwar Anas, jangan hanya pelajaran khusus diikutsertakan dalam seleksi PPPK. Guru mapel lain juga butuh peningkatan status menjadi ASN PPPK," tutur Ekowi, sapaan akrab Eko Wibowo, kepada JPNN.com, Jumat (23/9).

BACA JUGA: Mengusulkan 1.448 Formasi PPPK, Pemprov Kaltim Dapat 1.417 dari KemenPAN-RB

Dia mencontohkan pada seleksi PPPK 2021, terdapat formasi guru agama Islam dan lainnya tidak masuk formasi. 

Jika dilihat dari sumber pembiayaan, guru agama Islam dan lainnya dibiayai pemda provinsi, kabupaten/kota dan bukan Kementerian Agama (Kemenag).

BACA JUGA: Seleksi PPPK Guru & Nonguru Terkendala, BKN Ungkap Hal Krusial, Honorer Bisa Kaget

"Kok, guru agama di tingkat SDN dan SMPN ada, jenjang SMAN dan SMKN tidak ada," ujar Ekowi.

Wakil ketua PGRI Riau ini mengatakan hal itu seharusnya mendapatkan perhatian serius dari MenPAN-RB Azwar Anas, mengapa tidak ada formasi guru agama di jenjang SMA sederajat. 

BACA JUGA: Gaji PPPK Daerah 2023, Pemerintah Mengalokasikan Rp 25,74 Triliun, Ini Perinciannya

BKH PGRI Riau berharap sistem pengangkatan ASN PPPK ini lebih baik dan mudah. 

Cukup validasi data guru honorer lewat NUPTK Dapodik ,Dinas Pendidikan, BKD provinsi, dan BKSDM kabupaten/kota.

"Langkah itu bisa mempercepat penyelesaikan honorer oleh KemenPAN-RB," ujar Ekowi.

Menanggapi pernyataan KemenPAN-RB soal masih banyaknya data honorer yang belum masuk, Ekowi menilai penyebabnya karena banyak kendala yang terjadi di lapangan. 

Terutama masalah NIK dan kartu keluarga guru honorer. 

Selain itu, jaringan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) tidak selancar di perkotaan.

"Dengan pendataan non-ASN ini, kami berharap BKD provinsi dan BKSDM kabupaten/kota untuk memberikan perpanjangan waktu supaya semua guru honorer terdata lengkap semuanya," pungkasnya. (esy/jpnn)


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mesyia Muhammad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler