jpnn.com, JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan laju penduduk masih mengalami disparitas persebaran yang tidak merata antardaerah, meski sudah tumbuh seimbang.
“Laju pertumbuhan penduduk seimbang ini menunjukkan disparitas atau perbedaan yang sangat tajam antarprovinsi. Kita perlu sebuah kebijakan kependudukan yang berbeda,” kata Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/2).
BACA JUGA: Kepala BKKBN Puji Program & Keseriusan Ganjar Pranowo Tangani Stunting di Jateng
Guna mengatasi masalah tersebut, Boni menyatakan BKKBN tidak hanya akan mengurus Program KB saja.
Namun juga mengendalikan kuantitas penduduk melalui peningkatan kualitas penduduk.
BACA JUGA: BKKBN Gelar Seleksi Administrasi CASN PPPK Secara Akuntabel dan Objektif
BKKBN juga akan menghadapi isu pembangunan keluarga dalam hal ini terkait penataan persebaran dan mobilitas penduduk.
Menurut Boni, pemerintah kini memerlukan data populasi yang terintegrasi. Data keluarga tidak hanya berasal dari tingkat pusat, melainkan juga disusun dengan bantuan daerah hingga tingkat desa.
BACA JUGA: Tekan Angka Stunting, BPIP dan BKKBN Akan Libatkan Paskibraka Duta Pancasila
“Sudah dimulai dirintis oleh BPS yaitu adanya pengembangan Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik. Kita juga butuh Road Map Pembangunan Kependudukan Indonesia 2025-2035 hingga 2045 yang sedang dalam finalisasi dan akan segera diluncurkan ke publik,” katanya.
Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik Badan Pusat Statistik Ali Said menambahkan disparitas antar daerah perlu diwaspadai. Tiap kebijakan tidak bisa disamaratakan untuk semua provinsi.
Selain persebaran penduduk, contoh lain yang harus benar-benar diwaspadai adalah disparitas pada Angka Kematian Balita (AKB).
Penurunan AKB di Indonesia dihadapkan pada tantangan adanya disparitas AKB yang sangat tinggi antar kabupaten/kota. Rata-rata AKB Indonesia dari hasil Long Form SP 2020 tercatat sebesar 19,83 per 1.000 kelahiran hidup.
Di Provinsi Papua, AKB-nya terbilang tinggi karena sudah menyentuh 49,04. Namun, ketika dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta angkanya jauh lebih rendah yaitu 12,02. Di tingkat kabupaten/kota disparitas AKB lebih tinggi lagi.
“AKB Balita terendah terdapat di Jakarta Pusat, sebesar 10,67 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara AKB tertinggi terdapat di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua sebesar 75,83 per 1.000 kelahiran hidup,” kata Boni.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari