jpnn.com, JAKARTA - Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen mengungkapkan alasan utama pemerintah menolak menyelesaikan masalah honorer selain K2. Selain merupakan amanat PP Manajemen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang memberikan batasan transisi hingga 2023, jumlah honorer nonkategori jumlahnya jutaan.
Hal ini akan menyulitkan pemerintah dalam pendataan dan penganggaran. Menurut Suharmen, menyelesaikan 438.590 honorer K2 saja butuh waktu yang sangat panjang, apalagi ditambah nonkategori.
BACA JUGA: Komisi II Dorong Pemerintah Bikin Road Map Penyelesaian Honorer dan CPNS
"Kami tidak tahu asal usul mereka. Kalau dipaksakan harus dimasukkan dalam penyelesaian hingga 2023 ya sulit. Bagaimana pemerintah bisa melakukan pemeriksaan data honorer nonkategori yang jumlahnya jutaan itu," kata Suharmen yang ditemui usai rapat Panja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Senayan, Senin (24/2).
Dia menegaskan, pemerintah punya komitmen kuat untuk menyelesaikan masalah honorer K2. Namun, bukan berarti seluruh honorer dimasukkan.
BACA JUGA: 3 Perempuan Honorer K2 Sabar Menunggu di Depan Ruang Komisi II DPR
"Di rapat memang Wakil ketua Panja bilang soal usulan Badan Legislasi memasukkan honorer nonkategori. Namun, tadi kami sudah sampaikan keberatan karena jumlahnya terlalu banyak," katanya .
Dia menegaskan, untuk memasukkan honorer nonkategori ada banyak proses regulasi yang harus ditempuh. Berbeda dengan honorer K2 yang sudah jelas aturan mainnya dalam PP Manajemen PPPK. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Rocky Gerung: Zaman SBY Tanpa Omnibus Law Pertumbuhan 6 Persen
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad