jpnn.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggunakan database 2013 untuk honorer K2 saat seleksi PPPK 2021. Kebijakan tersebut sontak membuat para pentolan honorer K2 bersuara.
Mereka protes karena database 2013 terbukti tidak valid dan banyak bodong.
BACA JUGA: Ketum Honorer: PPPK Guru 2021 Penuh Intrik, Janji Manis, Realisasi Buntu
"Database honorer K2 tahun 2013 banyak bodongnya. Sudah terlihat faktanya saat pengumuman kelulusan CPNS 2013, banyak yang bodong," kata Riyanto Agung Subekti, pengurus DPP Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi Kategori Dua (FHTTA-K2) Indonesia kepada JPNN.com, Sabtu (13/11).
Itong, sapaan akrab Riyanto mengungkapkan, sudah membongkar kecurangan dalam CPNS 2013 karena sebanyak 30 persen ternyata honorer K2 bodong.
BACA JUGA: Info Penting dari BKN soal Pemberkasan NIP PPPK Guru Tahap I, Honorer Jangan Terkejut
Dia khawatir database ini akan dipakai BKN juga di PPPK 2022 karena ada kebijakan khusus untuk honorer K2 juga.
"Kalau pakai database 2013 sama saja masuk ke lubang yang sama," ujarnya.
Dia mengimbau Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Kabupaten Kerinci Yosi Novalmi juga mempertanyakan dasar BKN menggunakan database 2013. Di Kabupaten Kerinci ada banyak honorer K2 bodong. Itu sebabnya pada 2014 dilakukan verifikasi validasi lagi disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dari kepala daerah.
"Di daerah saya, honorer K2 bodong tidak mendapatkan SPTJM dari atasannya. Bahkan yang bodong-bodong tidak masuk kantor lagi karena takut kena sanksi pidana," ucapnya.
Itong juga mengimbau BKN sebaiknya menggunakan data 2014 yang sudah dilengkapi SPTJM. Dia khawatir orang yang telah berhenti kerja akan kembali lagi ketika rekrutmen PPPK 2022 dibuka karena namanya masih tercatat di database 2013.
Untuk mencegah masuknya honorer K2 tenaga teknis administrasi bodong, Itong mengaku menginisiasi membuat data nominatif lewat Google form untuk melihat yang betul-betul asli. Data ini akan jadi pembanding ketika rekrutmen PPPK 2022 digelar.
"Sumber kecurangan itu ada di data. Kalau datanya tidak di-update otomatis yang bukan honorer K2 akan leluasa masuk dan mengambil hak honorer K2," pungkas Itong. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Natalia
Reporter : Mesya Mohamad