jpnn.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan langkah antisipasi terhadap membeludaknya data honorer saat pendataan nanti.
Membengkaknya data honorer ini menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen sudah mulai terbaca.
BACA JUGA: BKD Gencar Sosialisasi Pendataan Honorer, Dokumen Disalin dalam Bentuk PDF, Apa Saja?
Salah satunya dilihat dari SK pengangkatan honorer cukup hanya kepala satuan kerja (satker).
Artinya, kata Deputi Suharmen, hanya dengan SK kepala sekolah saja sudah sah, sementara sudah rahasia umum jika selama ini kepala sekolah merekrut honorer tanpa melakukan seleksi sebagaimana layaknya.
BACA JUGA: Pendataan Honorer Harus Dilengkapi SPTJM, Konsekuensinya Berat
"Jujur saja, saya sangat khawatir akan terjadi pembengkakan data yang luar biasa, apalagi hanya dengan SK kepsek sudah sah," kata Deputi Suharmen kepada JPNN.com, Minggu (14/8).
Dahulu, lanjut Suharmen, dirinya mengusulkan SK pengangkatan honorer itu minimal pejabat yang berwenang.
BACA JUGA: Ada Link Pendataan Honorer di Google Form, BKN Kembali BersuaraÂ
Artinya minimal sekretaris daerah. Tujuannya agar pembiayaan honorer itu jelas tertata dalam APBD sehingga gajinya lebih manusiawi.
Selama ini guru honorer mendapatkan gaji rendah karena dibiayai lewat dana bantuan operasional sekolah (BOS).
BOS, kata Deputi Suharmen, dicairkan setiap tiga bulan. Otomatis guru honorer dan tenaga kependidikan dibayar per trisemester juga.
Namun, lanjut Suharmen, karena Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE MenPAN-RB) Nomor
B/I5II/M SM.01.OO/2022 tertanggal 22 Juli sudah diterbitkan, maka perlu antisipasi akan membengkaknya data honorer. Itu karena salah satu poin dalam SE MenPAN-RB tersebut adalah diakuinya SK kepsek.
"BKN diberikan tanggung jawab membuat aplikasi pendataan tenaga non-ASN. Nantinya semua data honorer diisi BKD by sistem. Jika tidak sesuai akan tertolak dengan sendirinya," ujarnya.
Nah, untuk mengantisipasi masuknya honorer siluman, Deputi Suharmen menegaskan pemerintah dalam SE MenPAN-RB meminta datanya harus dilampirkan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).
Salah satu poin penting dalam SPTJM adalah bertanggung jawab secara hukum, apabila data yang disampaikan tidak benar.
Setelah itu data-data tersebut jelas Suharmen, akan divalidasi terlebih dahulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), deputi pengawasan dan pengendalian (wasdal) BKN.
"Jadi, pemeriksaannya berlapis sehingga diharapkan bisa mencegah pemalsuan data," ujarnya.
Deputi Suharmen pun mengimbau seluruh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menyodorkan data-data valid. Sebab, dari data itu akan ditetapkan arah kebijakan pemerintah dalam penyelesaian honorer. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad