jpnn.com, CIANJUR - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Cianjur, Jawa Barat, mengajukan 750 kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2022 ke KemenPAN-RB.
"Kami mengajukan tenaga PPPK 2022 sebanyak 750 kuota, untuk posisi guru 500 kuota, tenaga kesehatan 150 kuota dan 100 kuota untuk tenaga teknis," kata Fungsional Asesor SDM Aparatur BKSDM Cianjur Sutopo Apriwendo Putra di Cianjur, Senin (13/6).
BACA JUGA: Begini Pesan Al Muktabar untuk 862 Guru Penerima SK PPPK
Dia mengatakan pengajuan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan tenaga di sejumlah organisasi perangkat daerah seiring dihapuskannya honorer.
Menurutnya, BPKSDM Cianjur masih menunggu juklak dan juknis terkait berbagai tahapan rekrutmen PPPK.
BACA JUGA: PPPK 2022: Organisasi Guru Desak Skema Prioritas Tanpa Tes Gunakan Data Valid
Oleh karena itu, kata dia, yang saat ini dilakukan baru sebatas sosialisasi PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022.
“Kami masih menunggu seperti apa teknisnya, karena juklak dan juknis pengadaan ini dari KemenPAN-RB," katanya.
BACA JUGA: 12 Daerah Ini Tidak Membuka Rekrutmen PPPK 2021, Amaden: Masa Tahun Ini Nihil Lagi?
Menurut dia, Bupati Cianjur Herman Suherman telah menyetujui pengajuan PPPK sebanyak 1.927 untuk posisi guru, 150 tenaga kesehatan 150 dan 100 untuk tenaga teknis.
Pengajuan tambahan tenaga PPPK itu, akan dilakukan secara bertahap selama tiga tahun, yakni 2022, 2023 dan 2024, sampai target terpenuhi.
Sebab, beberapa waktu lalu pemerintah pusat berencana akan menghapus tenaga honorer.
“Kami upayakan penambahan tenaga di masing-masing dinas dan instansi dapat terpenuhi dari PPPK. Kami masih berharap tenaga honorer tidak dihapuskan karena selama ini menjadi solusi dari kekurangan tenaga di masing dinas dan instansi di Cianjur," katanya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi