jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Wilayah (Korwil) Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Provinsi Jambi Amaden mendesak para kepala daerah untuk membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) 2022.
Terlebih lagi, kata dia, pada rekrutmen PPPK 2021 lalu, sebanyak 12 kabupaten/kota dan provinsi di Jambi tidak merekrut aparatur sipil negara (ASN).
BACA JUGA: Seusai Bertemu Pejabat, Guru Lulus PG PPPK 2021 Langsung Ceria, Plong RasanyaÂ
Menurut Amaden, peniadaan rekrutmen tersebut menimbulkan kecemburuan di kalangan honorer.
Hal ini lantaran daerah tetangga, seperti Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Sumatera Barat, membuka rekrutmen PPPK.
BACA JUGA: 95 PPPK Nonguru Terima SK, Satono: Setinggi Apa pun Jabatan Anda, Jangan Lupa Jasa Orang Tua
"Kami mohon Pak Gubernur, wali kota di wilayah Jambi untuk merekrut PPPK 2022. Kalau tidak dibuka, ada banyak honorer usia kritis yang akan pensiun tanpa status jelas,” kata Amaden kepada JPNN.com, Senin (13/6).
Dia menyebutkan, 12 daerah di wilayah Jambi yang tidak merekrut PPPK adalah:
BACA JUGA: 3 Calon Guru PPPK di Kepri Mundur Setelah Lulus Seleksi, Pak Sekda Bilang Begini
1. Kota Jambi, 2.015 honorer
2. Provinsi Jambi, 5.038
3. Kabupaten Batanghari 890
4. Kabupaten Bungo 1.787
5. Kabupaten Kerinci 1.237
6. Kabupaten Merangin 2.451
7. Kabupaten Muara Jambi 1.669
8. Kabupaten Saro Langun 1.811
9. Kabupaten Tanjab Barat 1.856
10. Kabupaten Tanjab Timur 1.410
11. Kabupaten Tebo 2.190
12. Kota Sungai Penuh 282.
Dia memaparkan, 12 daerah tersebut berdasarkan lampiran surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan No.S, 204/PK/2021 tanggal 13 Desember 2021, tidak ada anggaran gaji PPPK guru dalam dana alokasi umum (DAU) 2022.
Amaden mengatakan guru honorer, tenaga administrasi, teknis lainnya, serta kependidikan di wilayah Jambi merasa tidak dianggap sebagai anak bangsa. Sebab, ujar dia, sudah beberapa kali proses seleksi, tetapi tidak dibuka pendaftaran.
Dia berharap para kepala daerah se-Jambi bisa menindaklanjuti dengan mengajukan usulan formasi PPPK 2022.
Menurut dia, sudah cukup honorer berpuasa karena PPPK 2019 dan 2021 tidak ada rekrutmen sama sekali.
"Ini banyak honorer usianya sudah kritis, 56 tahun. Kenapa tidak ada kepedulian bagi honorer yang mengabdi 18 tahun ke atas?” ucapnya.
Dia menyatakan perlu kepedulian pemerintah pusat dan pemda agar ada penganggaran gaji PPPK 2022.
Dengan demikian, honorer yang ada bisa terakomodasi di PPPK 2022, sebelum ada penghapusan. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mesyia Muhammad