jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menilai pertemuan Forum Ketua Parlemen Negara G20 atau P20 merupakan momentum bersama untuk menyelesaikan tantangan global.
"DPR RI punya peran strategis dalam keketuaan Indonesia di G20. P20 merupakan momentum bersama parlemen negara-negara G20 untuk mencari solusi menyelesaikan tantangan global," kata Putu.
BACA JUGA: Demo Buruh di Depan DPR Sempat Ricuh, Said Iqbal Bilang Begini
Hal itu dikatakan dalam Diskusi Pendahuluan P20: Menuju Pertemuan ke-8 Forum Ketua Parlemen Negara G20 (P20) secara daring, Rabu (15/6).
Diskusi tersebut dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur, sebelum dilaksanakannya pertemuan perdana atau kick off meeting Pertemuan ke-8 Forum Ketua Parlemen Negara G20 (P20) pada Rabu (15/6) siang.
BACA JUGA: Didatangi Tim dari Komisi X DPR, Guru Honorer Menangis, Tenaga Teknis Minta Keadilan
Putu mengatakan, dalam forum P20, DPR mengusung tema Parlemen Kuat untuk Pemulihan Berkelanjutan karena parlemen merupakan lembaga representasi rakyat, selain menjalankan tiga fungsi yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran.
Menurut dia, dalam fungsi representasi tersebut, DPR memiliki peran untuk menjadi "jembatan" kepentingan publik karena di masa pandemi COVID-19 menjadi tantangan bagi semua masyarakat.
BACA JUGA: Ribuan Buruh akan Berunjuk Rasa di DPR, Kombes Zulpan Beri Imbauan Begini
"BKSAP memiliki fungsi diplomasi untuk mengajak semua pihak bersinergi untuk mencari solusi menyelesaikan tantangan global," ujarnya.
Dia menjelaskan, keketuaan Indonesia di P20 memiliki tiga tujuan yaitu pertama, meningkatkan peran parlemen untuk mendukung agenda global.
Kedua menurut dia, dorong interaksi erat antara parlemen-pemerintah untuk hasil G20; dan ketiga, memperkuat interaksi negara G20 bekerjasama dengan organisasi internasional lainnya.
Dalam diskusi tersebut, anggota BKSAP DPR RI Dyah Roro Esti mengatakan Indonesia dalam pertemuan P20 harus mengedepankan isu-isu strategis misalnya terkait perubahan iklim.
Menurut dia, isu perubahan iklim sebelumnya sudah dibahas dalam Sidang Forum Palemen Dunia (IPU) ke-144 pada Maret 2022 di Bali untuk memobilisasi seluruh dunia melakukan aksi nyata mengatasi perubahan iklim.
"Diharapkan P20 hasilkan solusi konkret negara-negara dunia dengan peran parlemen dalam memobilisasi dan tindak lanjuti apa yang sudah dibahas dalam Sidang IPU ke-144," katanya.
Dyah menilai sistem pemantauan dalam IPU masih lemah untuk mengawal rekomendasi terkait langkah-langkah mengurangi emisi karbon dalam upaya mengatasi perubahan iklim.
Karena itu dia menyarankan agar P20 mengangkat isu stretegis seperti perubahan iklim agar dapat memobilisasi parlemen anggota P20 terkait isu tersebut. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi