jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah guru honorer dan tenaga teknis mencurahkan isi hatinya ketika didatangi tim dari Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sembari menangis, mereka meminta keadilan, khususnya bagi tenaga teknis seperti operator sekolah, penjaga sekolah, office boy, tenaga administrasi, Satpol PP yang belum tersentuh pemerintah.
BACA JUGA: Kabar Buruk, 2.000-an Honorer Daerah Ini Akan Dirumahkan
Wakil Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (GLPG PPPK) Hasna mengatakan bahwa honorer dalam pertemuan itu didampingi Ketua PGRI Sumsel Ahmad Zulinto, dan pembina PGRI setempat Syahrial.
Menurut Hasna, kedatangan Tim Komisi X DPR di Kota Palembang langsung disikapi oleh Dinas Pendidikan.
"Pak Kadin (kepala dinas, red) tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk memberikan ruang kepada honorer yang ada di Palembang," terang Hasna kepada JPNN.com, Rabu (15/6).
Permasalahan perekrutan PPPK 2021, terbitnya PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022, menjadi topik hangat dalam pertemuan tersebut.
BACA JUGA: Siap-siap, Ribuan Tenaga Honorer di Daerah Ini Terancam Dihapus
Hasna mengatakan PermenPAN-RB 20/2022 itu hanya mengakomodasi guru. Sementara, untuk tenaga nonguru tidak masuk, padahal mereka adalah garda terdepan.
"Melalui Pak Hasan Basri dan Pak Dadang dari (tim) Komisi X, honorer tendik dan administrasi perkantoran bersuara semoga ada kebijakan yang terbaik untuk mereka," tutur Hasna.
Dia mengatakan bahwa guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, sangat penting.
Namun, pemerintah harus ingat bahwa tendik juga penting dalam satuan pendidikan.
Mereka berkutat mengerjakan tugas yang deadline, serta mengurus semua administrasi yang diperlukan.
Tanpa tendik, ujar Hasna, kegiatan proses belajar dan mengajar akan lumpuh.
Sebab, mereka lebih detail mengetahui segala yang ada dan diperlukan di sekolah.
Guru honorer yang belum menjadi PPPK juga menangis.
Mereka mencurahkan isi hati karena tahun depan tidak memegang kelas, karena harus tergeser akibat datangnya guru lain.
"Logikanya, masa tuan rumah yang sudah lama mengabdi dikeluarkan dari sekolah karena sudah full. Di mana hati nurani pemerintah dengan orang-orang yang tak berdaya itu?” tanya Hasna.
Dia mengimbau pemerintah memberikan keadilan kepada honorer dari Sabang sampai Merauke.
Hasna meminta pemerintah sesekali turun ke daerah-daerah yang rawan.
Kemudian, daerah yang jalannya masih ada yang penuh lumpur, tetapi para guru honorer dengan penuh semangat datang ke sekolah untuk mencerdaskan anak bangsa.
Hasna mengatakan pekerjaan rumah pemerintah adalah menyelamatkan honorer yang lulus passing grade dan tidak, yang dikeluarkan dari sekolah, tenaga teknis lainnya seperti tenaga pendidik, honorer administrasi perkantoran, Satpol PP, penjaga sekolah, office boy.
"Jangan sampai menjadi outsourcing. Selesaikan masalah ini dengan bijak, penuh keadilan dan tidak menyakiti hati honorer,” pungkas Hasna. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mesyia Muhammad