jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Drjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pemberitaan yang menyebut blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) seolah-olah habis dan tidak terpenuhinya permintaan daerah, hanya kesalahpahaman persepsi.
"Blanko saat ini pencetakan 4,6 juta, sudah terpakai 1,6 juta, setiap hari ada yang pakai. Tugas negara cukupi kebutuhan blanko. Muncul di media blanko tidak ada, masalahnya cek di kecamatan, di sana itu tidak ada pencetakan, karena blangko ada di dinas kependudukan dan pencatatan sipil," ujar Zudan, Minggu (28/8).
BACA JUGA: Tujuh Kerusuhan di Awal Masa Jabatan Tito Karnavian
Kesalahpahaman penafsiran kata Zudan, juga terjadi karena di satu sisi Kemendagri mengutamakan pengiriman blanko bagi kebutuhan pencetakan masyarakat yang sudah merekam.
Sementara di sisi lain, terdapat sejumlah daerah yang meminta blanko sebagai cadangan, karena di daerahnya masih terdapat sejumlah masyarakat yang belum merekam data.
BACA JUGA: Setya Novanto Sebut Elektabilitas Golkar Membaik
"Saya simulasikan, satu daerah yang sudah rekam 10 ribu, yang belum rekam 50 ribu. Kemudian daerah itu minta 60 ribu buat cadangan. Kami kasih 15 ribu, tapi mereka bilang ke media minta 60 ribu cuma dikasih 15 ribu, padahal kebutuhannya 15 ribu," ujar Zudan.
Menurut Zudan, langkah Kemendagri membatasi pengiriman sesuai kebutuhan, demi efektivitas. Sehingga tidak terjadi penumpukan blanko di satu daerah.
BACA JUGA: MenPAN-RB: Rekrutmen PNS Jalur Honorer K1 dan K2 tak Boleh Lagi
"Prinsip kami, lebih baik habis lantas ambil kembali. Daripada distok 6 bulan, tidak pernah ambil karena numpuk. Lebih baik habiskan, sebelum habis, datangi dukcapil," ujar Zudan.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus PDIP Kritik Wacana Akom Bentuk Sekolah Parlemen
Redaktur : Tim Redaksi