jpnn.com - JAKARTA - Pencetakan 8 juta keping blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) gagal dilakukan tahun ini, karena tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat administratif dan uji teknis, setelah sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan proses lelang.
Meski gagal, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, hal tersebut tidak terlalu berpengaruh pada minat masyarakat untuk melakukan perekaman.
BACA JUGA: Perkuat Bea Cukai Demi Pemberantasan Narkoba
"Ini terlihat berdasarkan informasi dari kepala dinas dukcapil di daerah-daerah. Apalagi habisnya blanko juga tak menyurutkan semangat petugas dukcapil melayani masyarakat," ujar Zudan, Jumat (18/11).
Sebagai bukti tingginya antusias masyarakat, sampai saat ini kata Zudan, hanya tinggal 4,2 persen masyarakat wajib e-KTP yang belum melakukan perekaman dari total target 183 juta jiwa.
BACA JUGA: Doa Pimpinan KPK untuk Si Ngeri-Ngeri Sedap
"Hasilnya luar biasa, perekaman KTP elektronik sudah tembus 95,8 persen. Artinya masyarakat yang belum merekam tinggal 4,2 persen atau sekitar 7,6 juta di seluruh Indonesia," kata Zudan.
Selain itu, Zudan juga mengatakan, belum dapat dicetaknya 8 juta keping e-KTP, tak akan bermasalah dalam melayani proses administrasi masyarakat. Termasuk menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 yang digelar di 101 daerah.
BACA JUGA: Jokowi Didorong Temui SBY, Begini Reaksi Ketua PDIP
"Sebagai solusi sesuai UU Adminduk dan UU Pilkada, sampai dengan tersedianya blanko tetap dapat diterbitkan surat keterangan oleh dinas dukcapil sesuai surat yang diterbitkan Dirjen Dukcapil tanggal 29 September 2016 dan 3 November 2016," tutur Zudan.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Tersangka, Jumlah Warga yang Datang ke Rumah Lembang Makin Meningkat
Redaktur : Tim Redaksi