JAKARTA - Program bantuan langsung tunai (BLT) terus menuai protesSebab, progam yang sebenarnya merupakan kebijakan resmi pemerintah itu sudah dibawa ke ranah politik oleh Partai Demokrat dan diklaim sebagai ‘kebaikan hati’ partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.
Padahal, program BLT senilai Rp23 triliun itu sejatinya diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu
BACA JUGA: BMKG Diminta Lebih Cepat Sajikan Info Cuaca
Pengamat ekonomi dari Institur Pertanian Bogor (IPB) Imam Sugema menilai membawa BLT sebagai bentuk kebaikan hati Partai Demokrat merupakan hal yang tak etisMenurut Iman, nuansa kampanye dalam penyaluran BLT juga sangat kental
BACA JUGA: Barindo se-Sumatera Bulat Dukung SBY
“Terutama disalurkan di saat kampanye, sesaat sebelum pemilihan umum dilakukan,” ujarnya Direktur Inter-CAFE itu.Selain itu, Imam juga berpendapat, yang lebih penting dalam upaya penanggulangan krisis adalah agar masyarakat bisa bekerja
Dengan pembangunan infrastruktur itu, tambah Iman, justru akan lebih menjamin terbukanya lapangan kerja bagi sejaligus memiliki penghasilan
BACA JUGA: Kubu Bang Yos Respons JK
"Hasilnya, konsumsi akan terjaga sehingga industri terus bergerakSelain itu, potensi terjadi PHK atau pemiskinan jauh lebih bisa diandalkan lewat infrastruktur,” katanya.Bahkan Iman melihat ada unsur pemaksaan dalam pelaksanaan BLT ini"Sebab di tengah penundaan sejumlah proyek infrastruktur akibat pendanaan yang kurang memadai, BLT justru makin mantap dikerjakan," ulasnya.
Karena itu, dia mengkhawatirkan dalam penyaluran BLT akan disertakan pesan-pesan politik dari partai politik dan calon presiden tertentu“Ini kan tidak etisMasa program pemerintah berupa BLT dibawa-bawa ke ranah politik,” ujar Iman Sugema lagi.
Seperti diketahui, awal kritik atas klaim Partai Demokrat itu disampaikan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dalam berbagai kampanye PDIPPresiden RI keempat itu mengkritisi pola penyaluran BLT yang membuat ibu-ibu harus berdesakan dan jatuh pingsan untuk menerimanyaMegawati menilai cara penyaluran BLT kepada masyarakat yang kurang mampu itu sungguh tidak manusiawi.
Sementara Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid saat berkampanye juga menyampaikan pendapat yang sama dengan MegaDengan tegas mantan Presiden PKS itu minta agar BLT tidak lagi dipolitisir"Apalagi dijadikan ajang untuk kepentingan kampanye," pintanya.
Hidayat menambahkan, BLT merupakan program pemerintah untuk membantu warga miskin jadi tidak seharusnya dipolitisir oleh pihak tertentu"Saya berharap agar seluruh partai politik untuk mengawasi penyaluran bantuan tersebut," tandasnya.
Dengan adanya pengawasan dari partai politik, kata politisi asal Prambanan, Klaten Jawa Tengah ini, maka BLT akan benar-benar sampai pada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang layak menerimanya“Kita tidak mengharapkan, hanya karena kepala daerah berasal dari satu partai tertentu maka BLT itu hanya disalurkan pada warga yang menjadi simpatisan partai itu,” tandas Hidayat.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Perpanjang BLT
Redaktur : Tim Redaksi