jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae mengatakan, kualitas teknologi Tsunami Early Warning System (TEWS) tidak boleh dianggap enteng. Sebab wilayah Indonesia rawan gempa bumi dan tsunami.
Oleh karena itu, kata dia, pengadaan alat tsunami early warning sistem (Ina-TEWS) di lembaga yang ditunjuk pemerintah seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus betul-betul sesuai aturan dan mengutamakan kualitas.
BACA JUGA: Warga Pesisir Pantai Selatan Cianjur Diimbau Siaga Tsunami
“Alat-alatnya harus berkualitas. Untuk itu, Komisi V mengimbau kepada BMKG melalui pemerintah. Bahkan, kita minta kepada bapak Presiden Jokowi agar betul-betul alat-alatnya agar up to date semua,” ujar Ridwan Bae, Senin (9/3).
Dia menambahkan, pengadaan Ina-Tews di BMKG sangat penting karena alat tersebut memiliki peranan penting dalam mitigasi bencana Tsunami. Salah satu komponen penting dalam Ina-Tews khususnya Central Hub. Central Hub merupakan salah satu rangkaian dari sistem teknologi untuk mengetahui magnitudo gempa bumi yang berkaitan dengan Tsunami.
BACA JUGA: Alat Deteksi Tsunami Karya Siswa Lebih Masuk Akal Dibanding Toa Pemprov DKI
Sehingga, kehadirannya sangat membantu masyarakat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar meminimalisir dampak yang tidak diinginkan.
“BMKG dan Komisi V sudah bekerja maksimal untuk mengambil langkah-langkah sehingga bisa meminimalisir terjadinya gempa dan tsunami. Paling tidak bisa mendeteksi lebih awal.”
BACA JUGA: Banjir Datang ke Pengadegan Seperti Tsunami, Kencang dan Tinggi Sekali
Pengamat sekaligus Koordinator Nasional Masyarakat Anti Monopoli (MAM) Khairul meminta agar pengadaan alat sesuai dengan aturan dan proses yang berlaku. Diingatkannya, pengadaan Ina-Tews apabila tidak sesuai spesifikasi bisa berakibat fatal karena memungkinkan teknologi tidak dapat membaca potensi tsunami yang diakibatkan magnitudo gempa bumi secara akurat.
"Selain itu juga praktik monopoli dapat menutup mata untuk melihat apakah masih ada teknologi yang lebih baik, canggih dan efisien," ingatnya.
"Lagi-lagi, jika praktik monopoli ini benar terjadi adanya pada pengadaan Tsunami Early Warning System di BMKG, maka masyarakatlah yang paling dirugikan karena akan terdapat multiplier effect yang menyangkut nasibnya, dan saya berharap di masa depan, tidak ada lagi terdengar korban yang terdampak dari kejadian Tsunami seperti di Banten, Lampung, dan Palu." pungkasnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil