jpnn.com, JAKARTA - Komisi III DPR menantang Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Heru Winarko memeriksa kesehatan dan urine calon kepala daerah yang ikut Pilkada Serentak 2018.
Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang mengatakan Juni 2018 akan ada 171 Pilkada Serentak. Karena itu, Junimart berharap Pilkada Serentak nanti bersih dari narkoba.
BACA JUGA: Bawa 2 Kg Sabu-Sabu Dapat Upah Sebegini
"Kami Fraksi PDI Perjuangan berharap pilkada tersebut dipastikan bersih dari narkoba," kata Junimart saat rapat Komisi III dengan Heru dan jajaran, Senin (16/4).
Junimart mengatakan publik tidak akan pernah lupa Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi ditangkap BNN karena terbukti positif menggunakan narkoba jenis sabu.
BACA JUGA: Ini Alasan Riza Shahab Pakai Narkoba
"Kami tidak tahu bagaimana kasusnya sekarang," kata mantan pengacara itu.
Karena itu, Junimart mempertanyakan bagaimana peran konkret BNN dalam ajang Pilkada ini. Menurut dia, BNN harus bisa berperan serta melakukan shock terapi atau tes langsung para calon kepala daerah.
BACA JUGA: Presiden Jokowi: Jauhi Narkoba dan Tindak Kekerasan
“Fakta yang sudah dilihat seorang calon bupati, seorang kepala daerah bukan pemakai lagi tapi ketergantungan. Kami tidak mau hal ini terulang, kami tidak mau rakyat memilih yang betul-betul sudah pecandu narkoba,” jelas dia.
Untuk itu, Junimart menyarankan BNN membangun komunikasi dan koordinasi dengan KPU agar dilibatkan.
“Penekanan kami Komisi III melalui Fraksi PDI Perjuangan, KPU harus melibatkan BNN dalam rangka membersihkan negara ini dari pasokan narkoba itu, ya kepala daerah," katanya.
Junimart menantang BNN masuk dalam Pilkada Serentak nanti. Sebab, kata dia, kepercayaan masyarakat itu di BNN bukan lagi Direktorat Reserse Narkoba Mabes Polri.
"Bila perlu, masuk BNN saat-saat genting, bagaimana caranya. Pak Heru kan sudah berhasil di KPK, tentu harus berhasil di BNN. Saya yakin BNN sudah punya data," katanya.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PAN Muslim Ayub mengaku setuju BNN harus terlibat berperan serta dalam memeriksa kesehatan urin terhadap calon kepala daerah maupun pejabat negara.
"Banyak kepala daerah itu yang pakai, tapi banyak juga BNN tidak berani memeriksa kepala daerah ini. Kalau memang terbukti, ya harus berani periksa yang bersangkutan, itu top BNN," kata Muslim di kesempatan itu.
Seperti diketahui, BNN pernah menggerebek rumah pribadi Bupati Ogan Ilir (OI) AW Nofiadi Mawardi di Jalan Musyawarah III, Kelurahan Karanganyar Gandus, Minggu (13/3/2015) malam.
Diduga, Nofi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan sudah menjadi target operasi atau diintai petugas BNN. Terbukti, hasil urine Nofi positif pakai narkoba jenis sabu bahkan sebagai pemakai akut atau pecandu.
Namun, ayah dari Bupati Ogan Ilir yakni Mawardi Yahya sempat diduga menghalangi petugas ketika hendak menangkap Nofi. Kini, Mawardi diketahui maju sebagai calon Wakil Gubernur Sumatra Selatan dalam Pilkada Sumatra Selatan 2018 bersama Herman Heru selaku calon Gubernur Sumatra Selatan.
Saat itu, BNN yang dipimpin Komjen Budi Waseso berjanji akan memproses Mawardi yang diduga menghalangi petugas BNN saat ingin menangkap anaknya.(Boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sandi Pastikan Sense Karaoke Tamat
Redaktur & Reporter : Boy