Boediono Kritik JK, Minta Pejabat Tidak Berbisnis

JAKARTA - Keinginan menciptakan pemerintahan bersih sebagaimana pernah disinggung Boediono pada deklarasi capres-cawapres di Saboga, Bandung beberapa waktu lalu, sepertinya cukup seriusSalah satunya yakni dengan menjauhkan para pejabat negara dari dunia bisnis

BACA JUGA: ICMI: Kekuasaan Bukan Komoditas

       
Menurut pria kalem ini, antara bisnis pejabat dan semangat membangun pemerintahan bersih sangatlah berkaitan eratTerutama terkait dengan proses tender dan pengadaan barang

BACA JUGA: Mega-Pro Genjot Timses Daerah

Pengalaman membuktikan, banyak pejabat dinyatakan tidak bersih lantaran tersangkut kasus-kasus seperti ini.     
       
"Area singgungan antara bisnis dan pejabat negara ini jelas adaIni juga terjadi di negara maju

BACA JUGA: Malarangeng Lagi Kalap

Makanya harus dikawal dengan aturan yang jelas," kata cawapres SBY ini saat berdiskusi dengan komunitas bloger di Angkringan Wetiga Jl Langsat, Jakarta Selatan Selasa (26/5) malam.

Boediono menjelaskan, untuk menciptakan good governance bagaimanapun kegiatan bisnis harus diputus kaitan strukturalnya dengan pejabat negaraAturan yang jelas seperti ini, menurutnya, sedikit banyak secara bertahap akan sangat berdampak positif pada perbaikan prilaku pejabat negara

“Jadi harus diatur pemisahan yang tegas antara negara dan swasta,” ujar akademisi asal Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini.

Meski menolak dianggap berkampanye, namun gagasan yang disampaikan Boediono ini jelas menyinggung kandidat capres maupun cawapres lain yang notabene memiliki bisnis sebagai basis usaha merekaDalam hal ini capres Partai Golkar JK dan cawapres PDI Perjuangan Prabowo Subianto tentu yang paling terkenaBagaimanapun publik luas sudah mengetahui jika kedua tokoh ini memiliki basis usaha cukup besar di banyak tempat di tanah air.    

Dalam kaitan ini, Boediono sependapat bahwa siapapun terdakwa koruptor harus dihukum beratBahkan kalau diperlukan, bisa saja mereka dijerat dengan dihukum mati.
       
"Setuju koruptor dihukum beratSalah satun platform pemerintah kita itu adalah pemerintah bersihJadi jelas koruptor harus kita berantas," tuturnya.
       
Mengenai program BLT yang oleh para capres dan cawapres lainnya kerap dikritik sebagai program yang tidak mendidik bagi rakyat, dia menyatakan, dalam konteks membangun perekonomian Indonesi lima tahun kedepan, BLT masih efektif dilakukan

"BLT itu instrumen untuk mengatasi situasi daruratItu hanya penyelamatan terutama untuk masyarakat pas-pasanBukan jangka panjang." pungkasnya(did)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bendung Kampanye Hitam, Tim SBY Efektifkan Sayap Islam