Boikot Pilpres Perburuk Demokrasi

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Ferry Mursidan Baldan mengingatkan wacana aksi boikot pemilu presiden (pilpres) yang akan dilakukan oleh sejumlah partai politik (parpol), berpotensi terhadap proses kemunduran dalam berdemokrasi"Tindakan boikot itu juga justru akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat luas kepada partai politik, dan preseden buruk bagi demokrasi," tegas Ferry Mursidan Baldan, di sela-sela Sidang Paripurna DPR, di Senayan Jakarta, Selasa (21/4).

Ferry mengatakan bahwa jika hal ini terjadi, hingga sampai penutupan pendaftaran calon baru hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya bisa melakukan perpanjangan pendaftaran pasangan calon.

"Itu pun sebatas berkaitan dengan hal teknis, yakni pelaksanaan tahapan pilpres

BACA JUGA: JK Minta Kepastian SBY

Jika sampai batas perpanjangan tersebut masih juga hanya ada satu pasangan calon, maka perlu dimintakan pandangan dan pendapat dari Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan apakah pilpres bisa dilakukan atau tidak terhadap satu pasangan calon," kata Ferry pula.

"Kemungkinan ini harus ditempuh, terkait dengan antisipasi tentang masa jabatan presiden yang akan berakhir pada 20 Oktober 2009 mendatang," imbuh Ketua Pansus RUU Pemilu dan Pilpres itu.Ferry mengingatkan, bahwa sebagai negara yang berdaulat, tentunya tidak boleh ada kekosongan kepemimpinanMasalahnya, jika tidak ada pilpres, juga tidak ada dasar memperpanjang masa jabatan presiden.

Ferry mengakui bahwa pada saat membahas UU Pilpres, asumsinya tidak mungkin terjadi hanya satu pasangan calon

BACA JUGA: Golkar Masih Mungkin Usung Capres Sendiri

Namun dari sisi politik, hal ini bisa saja terjadi, terutama jika ada semacam skenario"(Tapi) skenario ini jangan sampai terjadi, karena ini preseden buruk dalam proses politik di negeri ini," ujarnya.

Secara terpisah, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung menyayangkan adanya wacanya pemboikotan pilpres tersebut

BACA JUGA: Amien Ingin PAN Dihargai Tinggi

"Apa dasarnya untuk boikot? Kalau DPT, kan sesuatu hal yang perlu diteliti lebih jauhDPT itu kan merupakan sumber data kependudukan Pemda Tingkat I dan Tingkat IIDan persoalan itu tidak bisa disalahkan pada pusat," tegasnya.

Akbar berpendapat, tidak ada relevansi antara rencana boikot dengan permasalahan DPT"Jika parpol-parpol menemukan indikasi kuat ada kecurangan pada pemilu legislatif, harus diproses melalui hukum dengan cara mengajukan ke pengadilan atau badan pengawas," sarannya.Dia berharap para tokoh politik bisa menciptakan iklim positif pada pilpres, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnyaSementara, pihak KPU harus bekerja keras agar kesemrawutan DPT tidak terulang lagi di pilpres nanti"KPU harus memanfaatkan waktu untuk memperbaiki DPT," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto, beserta 23 parpol lain yang tergabung dalam Kelompok Teuku Umar, memang mengancam akan memboikot pelaksanaan Pilpres 2009, jika gugatan kelompok ini tidak direspon oleh penanggung jawab pileg(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Goncang Hadapi 5 Kriteria Cawapres