jpnn.com - Setelah diguncang hiruk pikuk isu Munaslub, internal Partai Golkar melakukan gerak cepat merespons polemik.
Dewan Pakar DPP Partai Golkar mengeluarkan 3 (tiga) rekomendasi yang bermaksud memastikan soliditas dan arah partai tersebut dalam kontestasi Pemilu 2024 yang akan datang.
BACA JUGA: Dewan Etik Partai Golkar Panggil 2 Tokoh Senior Terkait Munaslub
Meski sejumlah pengurus DPP Partai Golkar memandang bahwa rekomendasi Dewan Pakar sekedar pandangan dan pemikiran yang akan menjadi bahan dalam rapat pengurus, namun kiranya sulit menepis kenyataan bahwa rekomendasi ini lahir dalam ruang kecamuk kinerja Airlangga Hartarto yang sedang menuai sorotan tajam ihwal elektabilitas partai dan dirinya sebagai calon presiden.
Tiga rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar menyiratkan 2 (dua) hal. Pertama, gambaran tentang kondisi internal partai di tengah ekspektasi dan harapan yang tidak kunjung sejalan dengan kenyataan saat ini.
BACA JUGA: Politikus Golkar Christina Aryani Hadiri Apel Siaga Perubahan Partai Nasdem, Begini Alasannya
Kedua, bayangan kegagalan berulang di depan mata yang direspons dengan laku diplomatis yang sekaligus menunjukkan bahwa Airlangga hampir dipastikan kehabisan waktu untuk meneruskan konsolidasi.
Siratan tersebut tergambar dari item-item rekomendasi yang cenderung menuai respons datar dari pengurus rezim Airlangga.
BACA JUGA: Firman Desak Dewan Etik Golkar Bertindak Tegas Terhadap Kader Pengusul Munaslub
Membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi Electoral-Presidential bukanlah perkara mudah. Koalisi Indonesia Bersatu dipastikan kehilangan PPP yang telah mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
Sementara gelagat pilihan yang ditunjukkan oleh PAN saat ini masih belum tegas dan jelas. Bahkan sekedar untuk mengajukan Airlangga sebagai calon presiden dalam bingkai koalisi KIB.
Dalam kondisi itu, rekomendasi kedua justru semakin memberi sinyal desakan kepada Airlangga untuk segera mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar dan menentukan pasangan calon wakil presiden sesegara mungkin selambat-lambatnya sebelum Agustus 2023.
Perkara ini juga tidak kalah sulitnya, sebab deklarasi tidak mungkin digelar dalam situasi ketidakpastian dukungan dan ketidakterpenuhan syarat ambang batas presiden minimal 20 kursi di parlemen.
Sementara rekomendasi ketiga sesungguhnya hanya merupakan tindak lanjut dari keberhasilan rekomendasi pertama dan kedua.
Saat dukungan telah diperoleh, Dewan Pakar mendesak Airlangga menyelenggarakan Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat Indonesia demi meraup kemenangan dalam momen Pilpres dan Pileg.
Sangat terasa, rekomendasi ketiga ini tidak lebih sebagai program sosialisasi diri yang justru telah layu sebelum berkembang.
Tampaknya rekomendasi ini hanyalah penghalusan makna (eufimisme) dari desakan Munaslub yang senyap dilontarkan sejumlah pihak. Untuk meredam gejolak yang mungkin semakin mengerucut pada figur Airlangga, rekomendasi Dewan Pakar sepertinya berusaha untuk mengalihkan fokus publik politik pada mekanisme kerja partai dan kesungguhannya dalam menatap kontestasi Pemilu 2024.
Terbelit Kasus Hukum
Namun isyarat liar dari rekomendasi ini sulit dimungkiri. Lemparan tanggung jawab telah bersarang jelas ke diri Airlangga, bola pun sedang mengarah ke tengah lapangan pertarungan opini internal Partai Golkar yang sedang kelabakan merespons situasi kontestasi yang cenderung tidak menguntungkan.
Selain rumitnya berharap respons internal dari kalangan Partai Golkar sendiri, publik pun sedang diperhadapkan pada mencuatnya kasus hukum dari dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infarstruktur base transceiver station (BTS).
Penanganan kasus tersebut bahkan telah menyeret figur Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, yang sebelumnya menyandang jabatan sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Pada saat yang sama, Kejaksaan Agung juga sedang melakukan panggilan kepada Airlangga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada Selasa 18 Juli 2023.
Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 3 (tiga) tersangka dari kalangan swasta, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group. Bisa diduga pemeriksaan ini terkait dengan pemberian izin ekspor kepada ketiga perusahaan tersebut.
Bola rekomendasi Dewan Pakar sejatinya tidak menggelinding di ruang hampa. Berbagai desas-desus yang mengemuka di ruang publik yang mengaitkan kasus-kasus tersebut kepada figur Airlangga, memang hanyalah desakan moril.
Sebab dalam rumusan dan konstruksi politik, dugaan keterlibatan pucuk pimpinan partai politik, secara tidak langsung akan berakibat fatal bagi konsolidasi kepartaian dalam menyongsong even-even kontestasi.
Dugaan keterlibatan Airlangga memang sulit dimungkiri. Posisinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Menteri Koordinator Bidang Perekenomian pada saat yang bersamaan memungkinkan kedua kasus tersebut melibatkan dirinya.
Berbagai pandangan hukum dari pengamat pun tidak kurang memberikan sinyalemen yang sama. Pengembalian uang sebesar Rp 27 miliar yang diduga merupakan sebagian dari jumlah besar dana untuk meredam penyelidikan kasus di Kejagung, tidak mungkin terlaksana tanpa sepengatahuan Airlangga. Meski proses tersebut sepenuhnya harus dikembalikan pada mekanisme hukum yang sedang berjalan saat ini.
Namun, jika serangkaian sinyalemen tersebut terbukti, maka bisa dipastikan Partai Golkar sulit meraih target-target elektoralnya pada Pemilu 2024. Paling tidak, proses hukum akan membuat pucuk pimpinan partai itu tidak lagi berkonsentrasi penuh untuk mengonsolidasikan partainya yang justru sedang tidak baik-baik saja.
Tanpa terobosan internal, Partai Golkar akan dipastikan meraup penurunan suara yang signifikan. Sementara mempertahankan situasi saat ini, hanya mengorbankan kepentingan partai secara keseluruhan.
Sekali lagi perlu ditekankan, waktu kurang lebih 8 (delapan) bulan ke depan bukan masa yang cukup lama untuk mematangkan konsolidasi ataupun memulai aksi dan manuver yang secara khusus ditujukan menjual “dagangan” figur ke pihak lain.
Situasi internal yang melanda pucuk pimpinan partai beringin ini begitu kasat mata untuk sekedar ditimang-timang atas nama soliditas dan solidaritas.
Apalagi, pada kenyataannya saat ini figur Ailangga sama sekali tidak diperhitungan dalam perbincangan kontestasi calon presiden maupun calon wakil presiden.
Oleh karena itu, bolah jadi, dalam beberapa waktu ke depan, kegagalan Airlangga dalam mewujudkan rekomendasi tersebut akan menjadi “bom waktu” yang meledak setiap saat. Atas dasar itulah publik menanti gerakan-gerakan “penyelamatan” baru seperti fenomena yang terjadi sebelumnya.
Hitungan Politis
Tentu kondisi tersebut tidak diharapkan berulang. Dalam kalkulasi politis, huru-hara yang ditimbulkan seperti yang terjadi sebelumnya tidak berdampak efektif bagi elektabilitas Partai Golkar.
Sebaliknya, konsolidasi internal semakin terhambat, justru di tengah kesiapan partai mengikuti kontestasi. Desakan untuk melaksanakan Munaslub yang tentunya dibayangkan terjadi secara elegan dan damai kiranya menjadi pertimbangan yang logis.
Sebab sebagai partai modern, Golkar sejatinya cukup terbiasa dengan pergolakan dan menyelesaikan persoalannya secara baik.
Rekomendasi Dewan Pakar merupakan pelecut suasana yang tampak sedang sunyi dan senyap di kalangan internal Partai Golkar. Memang rekomendasi ini tidak akan memaksakan “apa-apa” selain geliat moral yang hendak menjaga marwah partai agar tetap eksis sebagai instrumen kebijakan yang berdampak kolosal bagi kepentingan rakyat. Tanpa kekuasaan di masa depan dan peran penting di dalamnya, Partai Golkar semakin sulit berbicara lebih banyak dan melahirkan figur-figur pemimpin masa depan.
Sudah saatnya keran kepemimpinan nasional terbuka dari saluran deras rahim Partai Golkar. Memang hingga saat ini figur-figur tersebut masih sulit bermunculan ke hadapan publik.
Namun proses yang mengarah pada kemunculan itu harus terus dijaga dan dijalani dengan strategi dan mekanisme internal organisasi yang akomodatif. Jatuh bangun usaha perlu dilakukan sambil mengikis ego sektoral dan pribadi demi kepentingan partai yang lebih besar.
Saat ini, tantangan kepartaian Golkar tidak hanya bersumber dari dalam dirinya sendiri, tapi juga dari geliat kinerja partai-parta lain dan tuntutan masyarakat yang semakin dinamis. Aras bawah Partai Golkar memerlukan contoh dan teladan dari gugusan kepemimpinan yang terbuka, transparan dan demokratis.
Oleh karena itu, Munaslub sesungguhnya bukan soal masa lalu yang berulang, namun tentang masa depan yang lebih baik.(***)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari