jpnn.com - JAKARTA — Dewan Etik Partai Golkar bergerak cepat menanggapi wacana yang meminta agar partai berlambang pohon beringin menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Dewan etik memanggil kader yang mewacanakan digelarnya munaslub untuk dimintai keterangannya.
BACA JUGA: Firman Desak Dewan Etik Golkar Bertindak Tegas Terhadap Kader Pengusul Munaslub
Dua kader senior yang dipanggil masing-masing Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) Lawrence Siburian dan anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam.
Lawrence lebih dahulu dimintai keterangan secara tertutup di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Senin (17/7).
BACA JUGA: Ternyata Ini Alasan Gede Pasek Serahkan Posisi Ketum PKN kepada Anas Urbaningrum
Sementara Ridwan Hisjam diundang untuk memberikan klarifikasi pada Selasa (18/7).
Lawrence dimintai keterangan mulai sekitar pukul 10.00 WIB dan baru selesai pada pukul 13.00 WIB.
BACA JUGA: Isu Munaslub Golkar Kian Santer, Ace Hasan: 38 DPD Dukung Kepemimpinan Airlangga
Ketua Dewan Etik Partai Golkar Muhammad Hatta menyatakan pemanggilan terhadap Lawrence sebagai bentuk undangan klarifikasi atas pernyataannya yang membuat gaduh internal partai berlambang pohon beringin.
Menurutnya, meminta penjelasan kepada Lawrence atas wacana munaslub yang disampaikan kepada media massa beberapa waktu lalu.
“Jika kami mendengar, melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip etika dan ada sesuatu yang tidak cocok, kami akan panggil. Kai akan undang dulu."
"Jadi, tidak harus selalu ada laporan,” ujar Hatta seusai Dewan Etik mendengar keterangan Lawrence.
Hatta menegaskan bahwa dalam forum klarifikasi Dewan Etik mempersilakan Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya terkait munaslub Golkar.
"Kami juga memberikan masukan dan saran agar itu tidak meluas menjadi ruang konflik di wilayah publik, itu intinya,” kata Hatta.
Menurut Hatta, Dewan Etik memiliki wewenang untuk memeriksa terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan seluruh kader Golkar.
Sebab, Dewan Etik mendapatkan mandat dari forum Musyawarah Nasional (Munas) 2019.
Dia menyatakan ada banyak aduan terhadap dugaan pelanggaran etik kader Golkar, tetapi aduan ada yang ditindaklanjuti, ada juga yang dihentikan jika tak terbukti.
Menurutnya setiap persoalan etik bakal diselesaikan sesuai kasus yang ada.
Jika memang ada dugaan pelanggaran berat, maka sanksi terberat adalah pemecatan dari keanggotaan partai.
"Ada yang dengan sengaja membuat gerakan yang sifatnya merusak partai, itu akan kami kenakan pelanggaran etik berat."
"Kalau sudah berat, ya tentu yang bersangkutan dicabut KTA-nya dan tidak mendapat penugasan organisasi. Dikeluarkan dari partai," katanya.
Dewan Etik menegaskan, munaslub bukan forum untuk mengevaluasi program DPP.
Dia mengatakan menggulirkan munaslub memiliki forum dan mekanisme sendiri.
"Jadi, membawa wacana munaslub ke ruang publik, timbul pertanyaan maksudnya apa? Karena arus bawah, akar rumput, menjadi kebingungan,” tegas Ketua Dewan Etik.
Selain Lawrence, Dewan Etik Partai Golkar juga menjadwalkan akan mengundang anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam untuk diklarifikasi.
Ridwan disebut juga merupakan kader Partai Golkar yang mengeluarkan pernyataan soal dorongan munaslub.
Padahal, dalam Rapat Pleno Dewan Pakar di kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, hasil rekomendasi tidak memuat satu pun pembahasan atau wacana soal munaslub Golkar.
Rencananya, Ridwan Hisjam akan dimintai klarifikasi pada Selasa (18/7) besok. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ditanya soal Isu Munaslub, Sekjen Golkar: Kepala Orang Isinya Macam-Macam
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang