jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) tidak mempermasalahkan rencana pemerintah mengimpor beras.
Namun, Iluni UI meminta pemerintah tidak mengimpor beras menjelang musim panen.
BACA JUGA: Ketua DPR Perintahkan Komisi IV dan VI Bahas Impor Beras
Ketua Policy Centre Iluni UI Berly Martawardaya mengatakan, beras adalah komoditas strategis.
Selain itu, beras juga memiliki peran sangat tinggi terhadap inflasi nasional.
BACA JUGA: Selain Beras, Data Rumput Laut Juga Bermasalah
Menurut dosen ekonomi politik Fakultas Ekonomi UI itu, klaim bahwa Indonesia sudah mengalami surplus beras sulit dipercaya.
Pasalnya, harga beras di penjuru Indonesia masih tinggi. Kenaikan harga beras juga sudah mulai terlihat sejak Oktober lalu.
BACA JUGA: PISPI Sebut Beras Surplus, Pemerintah tidak Perlu Impor
“Bank Indonesia (BI) sendiri mencatat harga beras mengalami kenaikan sejak Desember 2017 yang seharusnya tidak terjadi jika pasokan beras memadai. Hal ini diperkuat dengan panen akhir tahun 2017 yang diserang wereng di beberapa daerah sehingga mengindikasikan stok beras memang kurang,” kata Berly dalam diskusi bulanan yang dihelat Iluni UI di Kampus UI Salemba, Jakarta, Kamis (18/1).
Diskusi yang dibuka Ketua Iluni UI Tommy Suryatama itu dihadiri beberapa figur.
Di antaranya, juru bicara Iluni UI Eman Sulaeman Nasim, Guru Besar Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Zaadit Taqwa, Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (KPIBC) Zulkifli Rasyid, dan pengurus Himpunan Alumni IPB Ali Fatoni.
Sementara itu, Zulkifli mengaku sebagai orang pertama yang meneriakkan perlunya impor beras.
Pasalnya, stok di gudang-gudang beras sudah menipis. Stok yang tersisa hanya raskin dan rasta.
Di sisi lain, harga beras sudah mulai naik. Jika impor tidak dilakukan, konsumen akan kesulitan membeli besar. Selain itu, harga beras juga akan makin naik.
“Beras yang ada saat ini adalah beras premium (mahal) dan beras rasta. Bukan beras medium. Beras medium sudah langka. Perlu ditambah dengan impor. Yang penting, impor berasnya jangan dilakukan menjelang masa panen. Kalau tidak dilakukan impor beras Januari ini, stok beras sudah sangat menipis,” papar Zulkifli.
Bustanul juga menyampaikan pendapat senada. Menurut dia, impor beras bukan hal yang tabu.
“Impor kali ini menjadi heboh karena tahun ini adalah tahun politik,” kata Bustanul.
Sementara itu, Fathoni menyesalkan sikap pemerintah yang terlambat melakukan impor.
Menurut dia, pemerintah harus melakukan impor beras pada September dan Oktober saat harga beras mulai naik.
Sebab, pada bulan itu tidak berdekatan dengan masa panen. Di sisi lain, Januari sudah mendekati masa panen.
“Import bermasalah kalau dilakukan pada bulan Januari karena akan masuk musim panen,” ujar Fathoni.
Di tempat yang sama, Ketua BEM UI Zaadit Taqwa menyesalkan adanya ketidaksinkronan antara data Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Kementrian Perdagangan (Kemendag).
Dia menambahkan, BEM UI menolak impor beras karena sudah mendekati masa panen.
“Jika impor beras dilakukan saat ini hanya akan menyebabkan harga jual beras petani turun,” tegas Zaadit.
Dia juga mendesak pemerintah membuat kebijakan yang bisa menyejahterakan para petani.
Caranya dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi serta badan usaha milik desa (BUMdes). (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pedagang Dukung Impor Beras, nih Alasannya
Redaktur & Reporter : Ragil