jpnn.com, JAKARTA - Akademisi dari Universitas Indonesia Boni Hargens melihat, kasus Basuki Tjahaja Purnama dari dimensi keamanan sudah terlanjur bergerak liar.
Di satu sisi kelompok pendukung terus menyuarakan tuntutan agar Ahok dibebaskan. Bahkan kini muncul gerakan-gerakan lain seperti ajakan referendum Minahasa Raya Merdeka.
BACA JUGA: Jangan Biarkan Deklarasi Minahasa Raya Merdeka
Sementara di sisi lain jika tuntutan diwujudkan, ada sekelompok massa yang berpotensi melakukan protes keras. Kelompok ini juga didukung para politikus yang meraup untung dari kejatuhan Ahok.
Selain itu, jika saat banding nanti Ahok kalah dan tetap dipenjara, gelombang protes yang sudah meluas ke luar negeri, kata Boni, juga bakal menjadi ancaman bagi citra Indonesia di mata dunia.
BACA JUGA: Empat Kelompok di Balik Aksi Dukungan untuk Ahok, Simak nih
"Jadi, kondisi ini tentu saja tidak mudah buat pemerintah. Dua kubu sama-sama keras menyatakan kehendak. Jadi mestinya desakan kelompok anti Ahok tidak diakomodasi dari awal," ujar Boni kepada JPNN, Seni (15/5).
Menghadapi kondisi yang ada, dia menilai ada dua skenario yang dapat dipertimbangkan pemerintah maupun penegak hukum.
BACA JUGA: Minahasa Raya Merdeka Jangan Dianggap Gurauan
Yaitu, hukuman dua tahun diturunkan menjadi satu tahun dalam materi banding, sehingga dua kubu merasa terakomodasi meski potensi gelombang protes tetap ada.
"Skenario lainnya, Ahok dinyatakan bebas murni dengan catatan pemerintah dan aparat keamanan siap dan harus berani meredam kelompok yang sudah lama menebar ancaman teror jika Ahok bebas," ucap Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) tersebut.
Menurut Boni, dua skenario tersebut sama beratnya. Karena itu sangat tergantung manajemen risiko negara dalam merespons konsekuensi lanjutan dari skenario yang ada.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Jokowi, Ingatlah Sejarah Pemberontakan PRRI
Redaktur & Reporter : Ken Girsang