jpnn.com, NGAWI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakatnya.
Hal tersebut dibuktikan dengan dicapainya status Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
BACA JUGA: Pelayanan Cukup dengan e-KTP, BPJS Kesehatan: Peserta JKN Jateng-DIY Capai 97 Persen
Per 31 Mei 2024, jumlah kepesertaan JKN di Kabupaten Ngawi sebesar 863.980 jiwa atau telah lebih dari 95 persen.
Capaian tersebut berhasil dicapai berkat adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dalam rangka pemenuhan data kepesertaan JKN dengan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ngawi untuk pemenuhan kecukupan kebutuhan anggaran hingga Desember 2024.
BACA JUGA: Pemprov Sulsel-BPJS Kesehatan Bersinergi untuk Optimalkan Penyelenggaraan Program JKN
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun mengucapkan terima kasih atas komitmen yang ditunjukkan Pemkab Ngawi yang secara serius memberikan perlindungan kesehatan untuk seluruh masyarakatnya ke dalam Program JKN.
"Mencapai status UHC ini bukan soal mudah. Namun, dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, hal ini membuktikan keseriusan Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan seluruh masyarakatnya,” kata David.
BACA JUGA: Kasus DBD Masih Tinggi, Jumantik & Kader PKK Butuh Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan
David menjelaskan dengan pertumbuhan jumlah kepesertaan JKN di Kabupaten Ngawi diperlukan langkah nyata untuk membuka akses seluas-luasnya dalam memberikan kemudahan akses bagi peserta.
Dia melihat pertumbuhan jumlah kepesertaan juga perlu diiringi dengan jumlah kerja sama dengan fasilitas kesehatan.
BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 42 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), 6 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL), 1 apotek Program Rujuk Balik (PRB), dan 5 laboratorium.
"Tentu harapannya angka tersebut masih bisa dapat bertambah agar akses terhadap pelayanan kesehatan bagi peserta semakin terbuka luas sehingga peserta dapat semakin mudah mengakses pelayanan kesehatan,” ujar David.
Dia menyampaikan BPJS Kesehatan juga terus menghadirkan beragam inovasi Sebagai upaya memberikan kemudahan layanan bagi peserta.
Di sisi pelayanan, BPJS Kesehatan telah menghadirkan aplikasi mobile JKN ada fitur-fitur berupa telekonsultasi, skrining riwayat kesehatan, antrean online, hingga fitur i-Care JKN.
Dari sisi kemudahan administrasi, ada layanan administrasi non tatap muka berbasis digital, seperti Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), BPJS Kesehatan Care Center 165 hingga BPJS Online.
Bukan hanya itu, BPJS Kesehatan juga turut berpartisipasi dalam Mal Pelayanan Publik (MPP).
Dalam kesempatan tersebut, David juga berkesempatan mengunjungi stand BPJS Kesehatan di dalam MPP Kabupaten Ngawi.
David berharap dengan keterlibatan BPJS Kesehatan di MPP, Kabupaten Ngawi ini bisa mendekatkan layanan kepesertaan kepada masyarakat.
Peserta JKN kini dapat dengan mudah mengurus pendaftaran, serta mendapatkan informasi terbaru mengenai Program JKN.
“Melalui sinergi yang baik ini harapannya layanan yang diberikan semakin mudah sehingga peserta puas dalam mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan,” tambah David.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Abdullah Azwar Anas mengatakan untuk mencapai Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo terus mendorong untuk melakukan reformasi birokrasi, dimulai dari birokrasi yang berdampak, birokrasi bukan tumpukan kertas, dan birokrasi lincah dan cepat.
Menurut Azwar Anas, untuk mengimplementasi hal tersebut, inovasi sangat berperan penting, salah satunya melalui MPP ini.
“Oleh karena itu, kami mengapresiasi kepada seluruh kabupaten/kota yang berkomitmen dalam menghadirkan MPP," ucap Menteri Azwar Anas.
Mantan Bupati Banyuwangi itu menegaskan kunci dalam mewujudkan reformasi birokrasi adalah mengintegrasikan layanan.
"Karena ruhnya adalah menciptakan pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel,” tegas Anas.
Dia menegaskan kehadiran pusat pelayanan publik tersebut mendorong pemerintah daerah mengedepankan fungsi pelayanan, salah satunya dengan melakukan survei kepada publik untuk memantau kinerja pelayanan yang dihadirkan.
Oleh karena itu, dirinya berharap kepada seluruh pimpinan daerah untuk melalukan survei dan pemantauan langsung ke lapangan dengan melihat indikator-indikator pelayanan publik yang disediakan, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum.
“Mudah-mudahan MPP di Ngawi bisa menjadi model sehingga bisa memberikan pelayanan yang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi contoh dari MPP lainnya untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat,” harapnya.
Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) I Provinsi Jawa Timur yang membawahi wilayah Madiun Raya 1 Madiun Heru Wahono Santoso menyebut peresmian MPP yang dilaksanakan merupakan momen penting guna menghadirkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.
Menurut Heru, pelayanan yang diberikan harus memiliki kebermanfaatan agar bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat.
Dia menegaskan ekspektasi masyarakat terhadap birokrasi pelayanan semakin tinggi. Artinya kita sebagai lembaga haris berkomitmen memberikan layanan yang prima demi mencipatakan pelayanan yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat.
"Semoga MPP ini bisa berdampak pada peningkatan kualitas layanan dan memenuhi ekspektasi masyarakat,” ujar Heru.
Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan MPP ini sudah dilakukan soft launching pada Desember 2023 dengan total keikutsertaan sebanyak 20 instansi dengan 60 jenis layanan.
Namun, jumlah ini terus diupayakan melalui sinergi dengan lintas lembaga agar pelayanan dapat diakses oleh masyarakat dalam satu atap.
Melalui kolaborasi dan komitmen yang kuat, saat ini sudah mencapai 39 instansi dengan 152 layanan, termasuk BPJS Kesehatan yang juga turut serta dalam menghadirkan layanan di MPP Kabupaten Ngawi.
“Layanan MPP ini sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menghadirkan layanan yang cepat, efektif, transparan dan akuntabel. Harapannya apa yang menjadi permasalahan masyarakat terkait pelayanan dapat terselesaikan di satu tempat dengan cepat,” pungkas Bupati Ony Anwar Harsono. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi