jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel mengingatkan bonus demografi merupakan modal untuk menjadi bangsa besar dan menjadi bangsa maju.
Hal itu ia sampaikan saat berdialog dengan masyarakat di dua tempat berbeda, yaitu di Kabupaten Gorontalo dan di Kabupaten Bone Bolango.
BACA JUGA: Pekerja Rentan di Kabupaten Tangerang Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan Terbanyak Se-Indonesia
“BPJS Kesehatan ikut menentukan kesuksesan bonus demografi,” katanya, Sabtu (24/6).
Gobel menilai sebuah bangsa jika masyarakatnya sakit dan negara tak bisa menjamin kesehatannya maka akan terperosok kembali ke dalam ketertinggalan dan kemiskinan.
BACA JUGA: BPJS Kesehatan Meluncurkan Aplikasi i-Care JKN, Ini Keunggulannya
Padahal, katanya, bonus demografi hanya terjadi sekali dalam sejarah.
“Percuma banyak duit atau banyak aset jika orangnya pada sakit,” kata Gobel.
BACA JUGA: Gelar Diskusi Panel, BPJS Ketenagakerjaan Siap Patuh dan Mengikuti PSAK 74
Bonus demografi di Indonesia akan berakhir pada sekitar pertengahan tahun 2030-an.
Oleh karena itu, Indonesia sedang berkejaran dengan waktu memanfaatkan situasi bonus demografi tersebut.
Bonus demografi adalah suatu keadaan sebuah masyarakat yang jumlah penduduk usia produktifnya lebih besar daripada jumlah penduduk usia kurang produktifnya.
Setelah pertengahan 2030-an, jumlah penduduk usia kurang produktif mulai bertambah melampaui jumlah penduduk usia produktif.
Mengingat kondisi itu, Gobel menyebutkan bahwa kesuksesan memanfaatkan demografi bukan pada kehadiran negara di kalangan elite dan perkotaan, tetapi pada kemampuan menghadirkan negara di tingkat bawah dan perdesaan.
Sebab, kaum elite dan perkotaan biasanya lebih mampu mengurus dirinya sendiri dan juga lebih terjangkau, misalnya oleh penjaminan kesehatan dan akses terhadap fasilitas kesehatan.
Sebaliknya di tingkat bawah dan perdesaan, justru butuh afirmasi dari negara dalam hal penjaminan kesehatan dan akses terhadap fasilitas kesehatan.
"Karena itu, kesuksesan dalam memanfaatkan bonus demografi tersebut terletak di desa dan di masyarakat bawah,” katanya.
DPR pun hadir untuk mengecek apakah masyarakat di kalangan bawah dan di pedesaan mendapatkan manfaat dari program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan.
“Apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan amanat undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional dan undang-undang tentang BPJS Kesehatan. Saya sebagai wakil rakyat harus mengecek di lapangan. Negara harus hadir dan harus menjamin rakyatnya terlayani dan sehat,” tambah Gobel.
Dia pun mengingatkan bahwa, kunci sukses pembangunan terletak pada kualitas sumber daya manusia. Sedangkan kualitas sumber daya manusia diukur dari kondisi kesehatan masyarakat dan kualitas literasi serta kualitas pendidikan.
Karena itu, sebagai wakil rakyat Gorontalo, dia fokus dalam masalah kualitas sumber daya manusia.
“Semuanya berangkat dari nawaitu, dari niat untuk melayani masyarakat agar terentas dari kemiskinan serta melaksanakan politik pembangunan dan politik kemakmuran,” ungkap Gobel.
Dalam dialog tersebut terungkap pada umumnya masyarakat mengaku puas terhadap BPJS Kesehatan.
Namun, di antara mereka ada yang mengeluhkan masalah pelayanan di rumah sakit yang masih belum baik dan ketersediaan obat yang tak selalu ada.
Selain itu, mereka juga ada yang mengadukan kepesertaannya dinonaktifkan, yaitu peserta yang iurannya dibayarkan pemerintah. Ada juga yang mengeluh setelah pandemi Covid-19 tak sanggup lagi menjadi peserta mandiri.
Acara itu dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, Djamal Ardiansyah dan Wakil Bupati Bone Bolango, Merlan Uloli.
Djamal menyampaikan pada 2022, ada 1,8 juta pelayanan kesehatan untuk seluruh Gorontalo.
Mereka dilayani oleh 20 rumah sakit dan 158 fasilitas kesehatan tingkat pertama serta menelan biaya Rp 500 miliar.(jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Elvi Robiatul, Elvi Robiatul