jpnn.com, JAKARTA - BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama dengan berbagai stakeholder terkait, turut ambil bagian dalam penyerahan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat Suku Badui, Selasa (26/9).
“Hal ini tidak hanya memberikan keyakinan kepada masyarakat Suku Badui mengenai manfaat keikutsertaan dalam Program JKN, tetapi juga merupakan langkah konkret menuju Indonesia Universal Health Coverage (UHC),” ujar Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun.
BACA JUGA: Tolong, Jangan Tolak Pasien BPJS Kesehatan untuk Rawat Inap
Warga Suku Badui adalah salah satu masyarakat yang berada jauh dari layanan kesehatan modern, serta kurang akses informasi mengenai manfaat perlindungan kesehatan yang diberikan oleh Program JKN.
Kolaborasi itu tidak hanya tentang memberikan akses, tetapi juga tentang memberikan pemahaman yang kuat mengenai pentingnya kesehatan dan perlindungan dalam kehidupan sehari-hari.
BACA JUGA: Dirut BPJS Kesehatan Kenalkan Program JKN ke Pertemuan Tingkat Tinggi Dunia
“Keberhasilan dari upaya ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Per 31 Agustus 2023, cakupan peserta JKN di Provinsi Banten mencapai angka 95 persen dari total penduduk provinsi tersebut, atau setara dengan lebih dari 12 juta jiwa,” tambah David.
Hal ini menjadi bukti nyata akan dampak positif dari kolaborasi yang tercipta. Warga Suku Badui kini memiliki akses ke layanan kesehatan yang terdaftar pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN.
BACA JUGA: Peran RS Terapung Bantu Tangani Peserta BPJS Kesehatan Penderita Jantung Bocor Asal NTT
Ambisi ini sejalan dengan visi pemerintah dalam RPJMN 2020-2024.
Dalam visi ini, pemerintah bertujuan untuk mencapai cakupan kepesertaan JKN hingga 98 persen dari total penduduk pada 2024.
“Suku Badui adalah contoh nyata bahwa dengan pendekatan yang benar dan pemahaman yang kuat, bahkan komunitas yang terpencil pun dapat didaftarkan bergabung dalam program JKN,” jelas David.
Motivasi masyarakat Suku Badui untuk menjadi bagian dari Program JKN sebagian besar dipicu oleh salah satu warga Suku Baduy yang berhasil sembuh dari penyakit lumpuh setelah mengakses pelayanan kesehatan.
Ini menunjukkan bahwa dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat merubah mindset masyarakat.
“Inisiatif ini bukan hanya langkah awal, tetapi juga batu loncatan perjalanan BPJS Kesehatan untuk memperluas kepesertaan guna mewujudkan UHC,” imbuh David.
David mengatakan bahwa momentum ini diharapkan menjadi pintu gerbang bagi suku pedalaman lainnya di Indonesia agar terdaftar pada Program JKN yang menjangkau hingga pelosok negeri.
Tak hanya itu, Program JKN juga memberikan akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Bayu Teja Muliawan, juga menyampaikan upaya meningkatkan akses kesehatan kepada masyarakat Suku Badui.
Dirinya mengatakan pihaknya bersama BPJS Kesehatan dan stakeholder terkait secara bertahap akan mendaftarkan masyarakat Suku Badui ke dalam Program JKN.
"Langkah ini bukan hanya representasi dari komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, tetapi juga mengakui peran penting yang dimainkan oleh masyarakat Suku Baduy dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat," jelas Bayu.
Lebih lanjut, Bayu juga menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat Suku Badui dengan menjaga kepuasan akan layanan kesehatan yang diterima.
Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat Suku Badui.
"Saya mengajak semua pihak terkait untuk terus berperan serta dalam memperluas dan meningkatkan akses layanan kesehatan. Tidak hanya masyarakat Suku Badui, tetapi juga seluruh masyarakat di Kabupaten Lebak dapat mengakses layanan kesehatan secara merata," ujar Bayu.
Bayu menyatakan bahwa sinergi yang tercipta akan menjadi contoh positif yang dapat menular ke pelosok desa lainnya di Indonesia.
Hal ini sangat relevan dengan tujuan yang lebih besar, yaitu mencapai UHC pada 2024.
"Dengan upaya bersama seperti ini, diharapkan bahwa setiap warga negara Indonesia akan memiliki akses yang setara ke layanan kesehatan yang komprehensif, yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih sehat dan sejahtera," tutup Bayu. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Herman Deru dan BPJS Kesehatan Dorong Masyarakat Cinta Olahraga, Ini Alasannya
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian