jpnn.com - JAKARTA - Direktur Kepersertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Junaedi menegaskan pihaknya tak segan bakal memberikan sanksi pada 70 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS.
"Kita tidak pilih kasih pada perusahaan apapun. Sanksinya bisa dikenakan denda hingga pencabutan perizinan pelayanan publik," ujar Junaedi di Jakarta, Kamis (20/11).
BACA JUGA: Rieke Desak Upah Buruh Perhitungkan Dampak Kenaikan BBM
Bahkan pihaknya tak segan bakal mengumumkan perusahaan mana saja yang sampai saat ini belum mendaftarkan pegawainya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Saya berani untuk mempublish perusahaan BUMN mana saja yang belum mendaftarkan pegawainya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," ancam Junaedi.
BACA JUGA: Bukti Jokowi Tersandera Parpol
Seperti diketahui, BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan sebagai peserta. Hal itu tertuang berdasarkan PP Nomor 86 Tahun 2013 tentang Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Sanksi administratif tersebut bisa berupa teguran tertulis, denda ataupun tidak mendapatkan pelayanan publik. Denda yang akan diterapkan sebesar 0,1 persen dari jumlah iuran yang dibayarkan.
BACA JUGA: Menkominfo Pimpin Doa untuk Indar yang Dipenjara
Jika teguran tidak diindahkan oleh pengusaha maka denda sanksi berupa tidak mendapatkan layanan publik akan dikenakan. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berharap Jaksa Agung Baru Tak Bisa Diintervensi NasDem
Redaktur : Tim Redaksi