BPK : APBD Talaud 2008/2009 Sangat Buruk

Kamis, 06 Mei 2010 – 08:59 WIB
JAKARTA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan pengelolaan keuangan di Kabupaten Kepulauan Talaud sangat burukItu dilihat dari hasil audit BPK terhadap APBD Talaud Tahun Anggaran 2008/2009 yang menunjukkan adanya potensi kerugian negara.

Meski tidak menyebutkan berapa nilai kerugian negaranya, namun anggota BPK RI Rizal Jalil menyatakan, jumlahnya sangat besar

BACA JUGA: Gubernur Minta Polisi-Jaksa Obrak-abrik Kantornya

"Potensi kerugian negara dari APBD Talaud 2008 dan 2009 sangat besar
Laporan ini sudah BPK serahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulut," ujar Rizal yang dihubungi media ini, tadi malam.

Diapun membantah jika APBD Talaud dalam status baik-baik saja

BACA JUGA: Tak Untungkan Organisasi, Kajari Batam Dimutasi

"Apanya yang baik-baik, APBD 2008/2009 saja sudah berpotensi kerugian negara yang sangat besar
Belum lagi laporan keuangan di bawah TA 2008

BACA JUGA: Kemdagri Didesak Selesaikan Sengketa Desa Rohul-Kampar

Yang jelas BPK tidak pernah merekayasa ataupun mengarang laporan pemeriksaanYang kita beberkan itu fakta." Sesuai laporan audit BPK, laporan keuangan Talaud sejak 2006 sampai 2008 selalu disclaimerOpini ini merupakan penilaian terburuk yang diberikan BPK.

Mengingat kasus penyimpangan dana APBD Talaud ini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Sulut, Rizal menambahkan, pihaknya bersedia membantu lembaga penegak hukum tersebut untuk menelisik lebih dalam lagi tentang penggunaan anggaran di daerah kepulauan tersebutHal ini dalam upaya menegakkan hukum serta demi kepentingan masyarakat banyak"BPK tidak memihak pada elit politik atau pejabatBPK hanya berpihak pada rakyatKalau itu merugikan negara, BPK tidak segan-segan melimpahkannya ke penegak hukum," tegasnya.

Ditanya apakah ada kemungkinan kasus ini diSP3 kan, Rizal mengatakan, tidak mungkinKarena dari data BPK jelas menunjukkan ada kerugian negaraSelain itu KPK pun bisa masuk bila sesuatu hal terjadi, mengingat Bupati Talaud Elly Lasut merupakan pejabat publik dan penyelenggara negara.

"Saya rasa kemungkinan SP3 sangat kecil, data BPK sudah sangat jelasBila datanya masih kurang atau Kejaksaan butuh tambahan data, BPK siap membantuSoal KPK bisa masuk, asalkan tetap berkoordinasi dengan KejaksaanKarena kasus ini sudah ditangani Kejaksaan," tandasnya.

Lantas bagaimana dengan hasil audit BPK 2009 pada kabupaten/kota serta provinsi? Rizal menjawab, "silakan tanya ke BPK perwakilan ManadoKalau hasil temuan yang belum ditindaklanjuti akan kita ekspos pekan depan." (esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... SK Disabotase DPW, Anwar Liga Lapor ke PKB Pusat


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler