jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini tersenyum cerah saat menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan (LHP) dari anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi.
Laporan keuangan Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2022 mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
BACA JUGA: Mensos Risma Luncurkan GRUWI untuk Tingkatkan Perlindungan Terhadap Disabilitas Rungu-Wicara
BPK mencatat progres penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan entitas pada 2014 hingga 2022 mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu 60,71 persen.
Dalam sambutannya, Achsanul Qosasi menyampaikan Kemensos telah menempuh upaya yang luar biasa untuk mengelola anggaran yang diamanatkan.
BACA JUGA: Mensos Risma Pastikan Sudah Tindak Lanjuti Temuan BPK Soal Penyaluran Bansos
Achsanul tidak segan memberikan apresiasi atas keberhasilan Kemensos dalam menekan temuan dalam jumlah yang sangat besar dalam satu tahun terakhir.
“Termasuk Kemensos, lebih dari 100 sekian triliun bansos untuk recovery Covid-19 tetap berjalan, dan sampai saat ini, recovery itu berjalan dengan baik," kata Achsanul.
Tahun lalu, lanjut Achsanul, BPK dengan Mensos Risma menemukan Rp 6 triliun yang sulit untuk dipertanggungjawabkan.
"Kemudian dalam kurun waktu seminggu, dua minggu, sebulan kami terus melakukan uji pertanggungjawaban,” ungkap Achsanul.
Menurut Achsanul, Kemensos termasuk entitas yang memberikan respons cepat dan serius terhadap semua temuan BPK.
“Tahun ini yang luar biasa, hanya tersisa Rp 200 miliar dari Rp 6 triliun lebih. Ini effort yang luar biasa. Apresiasi kami kepada Kemensos dalam menjalankan program-programnya," ujar Achsanul.
Dia menegaskan BPK terus memberikan arahan kepada Kemensos terhadap hal-hal penting yang harus dilakukan.
Opini WTP ini diperoleh setelah pemeriksaan yang dilaksanakan di awal tahun.
Achsanul mengungkapkan, pemeriksaan laporan keuangan entitas yang dilakukan tiap tahun mengikuti aturan yang berlaku.
“Pemeriksaan ini merupakan mandat undang-undang. Jadi kami memeriksa entitas yang Bapak atau Ibu pimpin dari Januari sampai dengan April setiap tahun untuk laporan keuangan tahun sebelumnya," terangnya.
Sementara untuk pemeriksaan yang lain, seperti pemeriksaan PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu), pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan investigatif adalah tindak lanjut dari pemeriksaan laporan keuangan ini.
Atas hasil pemeriksaan ini, Mensos Risma menekankan pentingnya seluruh jajaran untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Menurut Risma, capaian ini juga merupakan indikasi bekerjanya sistem pencegahan korupsi yang diterapkan di Kemensos.
Kemensos sendiri merupakan salah satu dari entitas signifikan yang mendapat perhatian oleh BPK bersama dengan tujuh kementerian atau lembaga lainnya.
Ketujuh kementerian dan lembaga tersebut perlu mendapat perhatian khusus, karena berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Selain Mensos Risma, acara penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2022 di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan III turut dihadiri Plh Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa.
Hadir juga Staf Khusus Mensos Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Doddi Madya, dan Plt Irjen Dody Sukmono.
Acara yang digelar di Auditorium Tower BPK ini juga turut dihadiri oleh menteri, kepala badan maupun pejabat tinggi perwakilan kementerian/lembaga lainnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi