jpnn.com, DENPASAR - Kapolda Bali Irjen Putu Jayan Danu Putra menyambut baik kedatangan Tim BPK RI ke markasnya untuk melakukan audit sistem pengelolaan keuangan.
Audit oleh BPK RI itu dilakukan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan laporan keuangan di kepolisian setempat.
BACA JUGA: Achsanul Qosasi: BPK Sudah Mengaudit Anggaran BRIN 2022
Irjen Putu mengharapkan audit BPK RI juga makin menunjang pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Polda Bali menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Dia juga meminta momen tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para kepala satuan kerja (Kasatker) dan kepala satuan wilayah (kasatwil) di wilayah hukum Polda Bali.
BACA JUGA: 1 Warga Tewas Ditembak Brigpol W, Malam-Malam Brigjen Kasmudi Datangi Rumah Korban
"Karena dapat menerima ilmu dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan yang baik," kata Irjen Putu Jayan di Denpasar, Senin (6/2).
Kedatangan Pimpinan I BPK RI Nyoman Adi Suryadnyana beserta tim dalam rangka taklimat awal pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Polri tahun anggaran 2022, disambut Kapolda Bali bersama Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto.
BACA JUGA: Gegara Hafal Nama Lengkap Kapolri, Personel Polda Banten Diberi Hadiah Motor
Komjen Agung menyampaikan sebagai mitra, Polda Bali aktif berkonsultasi dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan sesuai target dan tidak menyalahi aturan yang ada.
"Saya berpesan kepada Kapolda Bali dan para kasatker dan kasatwil yang berada di wilayah hukum Polda Bali agar memanfaatkan momentum pemeriksaan oleh BPK RI sebagai sarana berkonsultasi dan memperoleh bimbingan dari tim pemeriksa BPK RI,' ucapnya.
Sementara itu, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adi Suryadnyana meminta komitmen Kapolda Bali dan satuan kerjanya agar dapat memberikan data yang jelas terkait pelaksanaan laporan keuangan.
Nyoman juga berharap komunikasi antara pemeriksa dengan semua pihak di Polda Bali dapat berjalan dengan baik dan efektif.
"Kami berharap adanya komitmen untuk bekerja sama dalam tugas masing-masing agar jadwal pemeriksaan dapat dipenuhi secara tepat waktu, akses terhadap data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan keuangan agar diberikan yang seluas-luasnya," tutur Nyoman.
Selain itu, dia juga meminta serta peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar dapat memperlancar pelaksanaan pemeriksaan tersebut.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam