BPK Kritik Pengelolaan Aset TNI yang 'Amburadul'

JAKARTA - Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menghadapi Malaysia terkait perebutan Blok Ambalat, memang patut untuk mendapat perhatian seriusBerdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), TNI belum dapat mencatat jumlah asetnya dengan baik.

"Bagaimana mau perang, kalau masalah ini saja belum dapat diselesaikan

BACA JUGA: MK Perintahkan Pemungutan Ulang di Nisel

TNI hingga saat ini belum dapat memisahkan antara aset efektif dengan aset rongsokan ataupun yang memiliki teknologi terbelakang," ujar Ketua BPK Anwar Nasution, di Gedung DPR, Selasa (9/6).

Dijelaskan Anwar, neraca Departemen Pertahanan (Dephan) dan TNI mencatat penguasaan asetnya sebesar Rp 163 triliun atau sekitar 24 persen dari total aset tetap pemerintahSekitar Rp 47 triliun atau 29 persen dari aset tetap Dephan dan TNI tersebut terdiri dari peralatan dan mesin atau berupa Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).

"Untuk mengetahui kesiapan tempur TNI, kondisi aset ini perlu diketahui dulu

BACA JUGA: Enam Departemen Sudah Faham Keuangan

Mana yang masih efektif, mana yang rongsokan," tegas Anwar.

Menurut Anwar pula, ketidakcermatan dalam melaporkan kondisi alutsista akan mengakibatkan DPR, pemerintah dan pengguna laporan keuangan, dapat tersesat atau misleaded dalam mengambil keputusan atas aset tetap Dephan dan TNINamun jika kelemahan tersebut dapat diatasi, lanjutnya, hal itu sekaligus akan meminimalisir kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dalam pengoperasian peralatan dan mesin di lingkungan Dephan dan TNI.

"Jika sudah membaik, maka otomatis akan meningkatkan kemampuan Dephan dan TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujarnya

BACA JUGA: BPK Belum Tembus Pajak

(cha/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... TNI Segera Bentuk Kodam Baru di Kalimantan