JAKARTA – Didesak agar turun melakukan audit pada keterlambatan proyek ROOP Balongan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya angkat suaraBPK menyatakan pihaknya tetap akan melakukan audir kendati salah satu komisaris Pertamina pernah menjabat Direktur Utama PT Rekayasa Industri
BACA JUGA: Sebar Jejaring Bisnis Perikanan
"Kita tidak ada urusan dengan komisaris sekalipun
BACA JUGA: Kinerja Kementerian Koperasi Lemah
Menurut Rizal Djalil, proyek yang molor itu kan berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pertamina
BACA JUGA: JKT48 Ikon TVCM
Kasus ini pasti akan kami dalami,” ujarnya.Menurut Rizal Djalil, meskipun proyek yang molor itu digarap oleh PT Rekayasa Industri (Rekind), tetap bukan halangan bagi BPK untuk melakukan audit"Tidak ada urusan, apakah karena kontraktornya BUMNJustru karena BUMN maka jelas, BPK pasti lakukan audit," tegasnya
Menyangkut audit BPK, terangnya, bisa atas permintaan ataupun tanpa diminta, karena sudah menjadi tugas BPKTerkait Pertamina sebagai BUMN, tanpa diminta DPR, BPK sudah pasti melakukan audit"Kalau ada hal-hal yang khusus, DPR bisa meminta BPK untuk lakukan auditSeperti halnya potential loss dalam proyek di Balongan, yang sudah menjadi perhatian publik," katanya.
Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR, Dito Ganinduto meminta BPK melakukan audit investigasi keterlambatan pengoperasian proyek pemanfaatan gas buang di Kilang Balongan, Jabar senilai USD 238 juta"Kenapa sampai terlambat hingga 14 bulan, ini mesti diaudit investigasi baik teknis maupun finansial," kata Dito Ganinduto, di Jakarta, Kamis (8/12).
Menurut dia, pemeriksaan menyeluruh perlu dilakukan baik terhadap pelaksana proyek, PT Rekayasa Industri (Rekind) maupun PT Pertamina selaku pengawasnyaBahkan, lanjutnya, BPK juga mesti menanyakan ke seluruh direksi kedua BUMN saat proyek dikerjakan tahun 2008-2010.
Dito mengatakan, keterlambatan proyek tersebut mesti ditindaklanjuti, selain sudah selama 14 bulan, juga Pertamina berpotensi kehilangan pendapatan dari penjualan produk yang dihasilkan proyek tersebut"Bisa dihitung berapa kerugian dari tidak diproduksikannya propilen," katanya.
Dia meminta, agar tidak menutup-tutupi pemeriksaan mengingat Dirut Rekind saat itu dijabat Triharyo Soesilo yang saat ini menjabat salah satu Komisaris Pertamina"Jangan sampai ada konflik kepentingan karena Dirut Rekind saat itu Pak Hengki (Triharyo) kini menjabat Komisaris Pertamina," ujarnya.
Direksi Pertamina harus bersikap tegas, dengan memberikan batas waktu tertentu kepada PT Rekind untuk menyelesaikan pembangunan proyek tersebut sampai proyek itu beroperasi (start-up)“Sekarang Rekind sudah melakukan perbaikan-perbaikan, janganlah perbaikan ini dianggap biasaKalau memang benar Rekind profesional sampai kapan jangka waktu mereka memperbaikinya,” kata Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Ugan Gandar di Jakarta
“Jadi kalau Rekind memang salah, harus ditindak dong, karena pembangunan proyek ini sudah terlambat selama satu tahun ,” tambahnya.
Ugan Gandar mengkhawatirkan proyek pemanfaatan gas buang atau “residue catalytic cracking off gas non propylene project” (ROPP) di Balongan, Indramayu akan menjadi “monumen” dalam arti proyek ini tidak selesai sementara semua pihak sudah berkonsentrasi menyelesaikan masalahnya.
Presiden FSPPB itu mengungkapkan, sebenarnya ada salah satu “jembatan” untuk menyelesaikan kasus ROPP Balongan, yakni komunikasi antara Komisaris Pertamina dengan Direksi PertaminaKarena salah satu bekas Direksi PT Rekind (Triharyo,red) saat ini menjadi salah satu Komisaris di PT Pertamina (Persero).Ugan yakin komisaris Pertamina tersebut sangat paham mengenai masalah proyek ROPP BalonganCaranya Komisaris tersebut melakukan komunikasi dengan direksi Pertamina(dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Target Salurkan Rp34 Miliar untuk Ibu-ibu
Redaktur : Tim Redaksi