BPKP Awasi Dua Hal Ini Agar Bantuan Beras PPKM Tepat Sasaran

Kamis, 29 Juli 2021 – 16:15 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung kompleks pergudangan Badan Urusan Logistik (Bulog) yang terletak di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ilustrasi : Biro Pers Sekretariat Negara

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak awal melakukan pengawasan bantuan yang diberikan pemerintah agar tepat sasaran.

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah menyatakan lembaganya melalui perwakilan di tiap provinsi langsung turun dalam mengawal penyaluran bantuan beras yang dilaksanakan oleh Bulog.

BACA JUGA: Dinsos DKI Tunda Pemberian Bantuan Beras Terhadap Hampir 100 Ribu KK

Sally juga menyebut bantuan beras yang digulirkan pemerintah merupakan respons cepat dalam masa perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahun 2021.

"Di mana yang menjadi poin utama fokus pengawasan BPKP dalam penyaluran di antaranya, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kuantitas dan kualitas serta tertib administrasi," kata Sally dalam keterangan tertulisnya yang diterima JPNN.com, Kamis (29/7).

BACA JUGA: Kalimat Tegas Luhut Panjaitan kepada Wamenkes Dante: Jangan Sampai Ini Gagal

Ketepatan sasaran bantuan bagi masyarakat menurutnya menjadi titik krusial dan harus dipastikan bansos beras itu diberikan kepada warga yang tentunya sesuai dengan data keluarga penerima manfaat (KPM) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Ketepatan waktu, khususnya di saat pandemi seperti ini, penyaluran bantuan perlu dilakukan dengan segera untuk meringankan beban masyarakat," lanjutnya.

BACA JUGA: A Sempat Mengasah Parang Sebelum Menghabisi Ketua MUI Secara Sadis, Ini Motifnya

Sally menjelaskan ada dua hal yang yang diawasi oleh BPKP, yakni kuantitas dan kualitas beras yang disalurkan.

Pengawasan kuantitas bertujuan untuk memastikan bahwa masing-masing KPM yang telah ditetapkan menerima sebanyak 10 kilogram beras.

Sementara kualitas bertujuan supaya beras yang diberikan benar-benar layak untuk dikonsumsi masyarakat dan sesuai standar kelayakan pangan.

"Tidak berbau apak dan tidak berkutu," jelasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa lokasi penerima bantuan yang tersebar sampai seluruh pelosok negeri menjadi tantangan tersendiri dalam mengawasinya.

"Memerlukan upaya distribusi ekstra dan koordinasi antara institusi pusat dan daerah agar Bantuan Beras PPKM 2021 ini dapat disalurkan dengan segera sampai KPM tersebut," pungkas Sally. (mcr8/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Redaktur & Reporter : Kenny Kurnia Putra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler