jpnn.com - JAKARTA--Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) siap mengusut penyelewengan dana ujian nasional (UN) berbasis kertas dan paper (UNKP) serta berbasis komputer (UNBK). Hanya saja menurut Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP Binsar Simanjuntak, sejauh ini belum ada laporan penyelewengan.
"Saya sudah menyaksikan langsung pelaksanaan UNBK, ini sungguh luar biasa. Siswa tidak bisa mencontek," kata Binsar, Minggu (10/4).
BACA JUGA: Guru PNS Dilarang Jadi Plt Kadis Diknas
Dia menambahkan, dari pantauan BPKP dan Inspektorat Kemendikbud, tidak ada kebocoran soal. Kalau pun ada info kebocoran, setelah diricek ternyata tidak benar.
Dalam pelaksanaan UN 2016, pemerintah menganggarkan sekitar Rp 500 miliar. Besarnya anggaran ini dikhawatirkan akan diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu.
BACA JUGA: Caketum Golkar Usulkan Indonesia Tiru Jerman Soal Pemilu
"BPKP memang tidak akan membiarkan adanya penyimpangan. Karena itu sebelum terjadi penyimpangan, BPKP melakukan tindakan preventif, mencegah dengan berbagai macam cara. Salah satunya melakukan pengawasan mulai dari perencanaan dan pengadaan barang serta jasa," bebernya.
Lanjut Binsar, bila ada penyimpangan-penyimpangan berdasarkan pengaduan masyarakat akan diteliti oleh Irjen Kemendikbud bisa bekerja sama dengan BPKP. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Menteri Marwan: Ada yang Mempolitisasi Saya
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapal Perang Asing Sudah Berdatangan
Redaktur : Tim Redaksi