BPN Prabowo – Sandi: Kami Tidak Akan Melakukan Intimidasi kepada Pengkritik

Kamis, 28 Maret 2019 – 05:52 WIB
Jokowi dan Prabowo Subianto saat Debat Capres Minggu (17/2) malam. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu isu yang akan diulas dalam debat capres putaran keempat 30 Maret 2019 adalah masalah pemerintahan.

Pasangan Jokowi - Ma’ruf berjanji melanjutkan reformasi birokrasi yang sudah dijalankan. Sementara itu, Prabowo - Sandi akan memperbaiki kelemahan tata kelola pemerintahan saat ini.

BACA JUGA: Jelang Debat Pilpres Keempat, TKN Siapkan Ini untuk Jokowi

---

BAGI Jokowi, isu tentang pemerintahan tentu bukan hal yang baru. Sebab, capres petahana itu telah 4,5 tahun memimpin negara. Bahkan, Jokowi pernah menjadi orang nomor satu di level pemerintahan provinsi maupun kota.

BACA JUGA: Iwan Fals Berharap Jadwal Debat Capres Diundur

”Jokowi dari awal berkomitmen membangun pemerintahan yang good government, transparan, bebas korupsi, dan efektif melayani masyarakat,” ujar Maman Imanulhaq, anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf, seperti diberitakan Jawa Pos.

Karena itu, program yang disiapkan ke depan adalah melanjutkan sekaligus menyempurnakan apa yang sudah dikerjakan. Misalnya reformasi birokrasi. Maman menjelaskan, program itu akan diimplementasikan melalui pelayanan yang efisien kepada masyarakat.

BACA JUGA: Pengamat Anggap BPN Prabowo - Sandi Bertindak Aneh soal Metro TV

BACA JUGA: Misbakhun Kritisi Sri Mulyani Lagi soal Pajak

”Mengurangi mata rantai pelayanan yang menyulitkan masyarakat. Dan itu dimulai di tiap-tiap kementerian,” katanya.

Program yang juga akan dilanjutkan adalah peningkatan kualitas aparatur negara, termasuk sistem maupun kedisiplinan. Jokowi - Ma’ruf juga akan memastikan publik mendapat ruang untuk melakukan pengawasan sekaligus melaporkan penyimpangan di birokrasi.

Di sisi lain, pemerintahan Prabowo-Sandi berjanji memperbaiki sejumlah persoalan mendasar yang terjadi di pemerintahan saat ini.

Sudirman Said, direktur Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, mencontohkan janji Sandiaga Uno saat debat cawapres 17 Maret Lalu. Yakni, birokrasi dan pelayanan yang efisien melalui kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

”Tentu butuh waktu. Tapi, sebetulnya bujet yang pernah dialokasikan jauh lebih dari cukup. Lebih dari cukup untuk membuat KTP itu betul-betul berfungsi maksimal,” ucapnya.

Menurut Sudirman, program e-KTP memiliki tujuan yang bagus. Namun, dalam pelaksanaannya, pengadaan e-KTP justru memunculkan praktik korupsi. Karena itu, diperlukan pembenahan dari sisi manajemen dan SDM agar e-KTP bisa berfungsi optimal.

”Sebetulnya desainnya sudah sangat bagus, ada cip di dalamnya dan memuat seluruh data yang dibutuhkan. Ini tinggal pelaksanaannya diurus oleh orang-orang yang baik, yang amanah. Jangan dikorupsi,” ujar mantan menteri ESDM itu.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Viva Yoga Mauladi menambahkan, pemerintahan Prabowo-Sandi juga akan memaksimalkan peran sebagai abdi negara. Dalam arti, siapa pun yang menjabat bersama Prabowo - Sandi harus siap menerima kritik.

”Pemerintahan Prabowo-Sandi ke depan adalah yang kuat, bersih, berwibawa, dan bisa dikritik,” ungkapnya.

Menurut Viva, jika ada masalah terkait tata kelola pemerintahan, Prabowo-Sandi siap melakukan evaluasi. Bila ada kritik dan koreksi dari masyarakat maupun kelompok intelektual, Prabowo-Sandi akan siap menerima.

BACA JUGA: DPR Bisa Protes jika Gaji ke-13 dan 14 Diberikan Sebelum Pemilu

”Kami tidak akan melakukan intimidasi kepada pengkritik. Esensi pemerintahan itu, selain dari, oleh, dan untuk rakyat, juga harus dimiliki rakyat,” tegasnya. (far/bay/c17/fat)

Program Kerja Bidang Pemerintahan

Jokowi - Ma’ruf

- Deregulasi untuk memotong prosedur pelayanan.

- Menyempurnakan e-government untuk transparansi, efisiensi, dan bebas korupsi

- Meningkatkan SDM aparatur pemerintahan

- Memberi ruang masyarakat melakukan pengawasan dan pelaporan

Prabowo - Sandi

- Mengoptimalkan cip e-KTP sebagai pusat layanan masyarakat

- Membentuk pemerintahan yang bersih, kuat, berwibawa, dan antikorupsi

- Memastikan pejabat melaporkan harta kekayaan sebelum dan sesudah menjabat

- Membentuk mekanisme agar aspirasi maupun kritik bisa dikelola pemerintah

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kubu Prabowo Berharap KPU Cepat Tentukan Sikap terkait Metro TV


Redaktur & Reporter : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler