jpnn.com, MALUKU - Tugas berat menanti Brigjen Andi Chandra As'aduddin yang resmi menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat pada hari ini, Selasa (24/5).
Salah satunya terkait pengelolaan dana desa yang sering memunculkan konflik horizontal di masyarakat.
BACA JUGA: Brigjen Andi Chandra Asaduddin jadi Pj Bupati, Junimart Girsang Beri Penegasan Begini
"Hampir 10 tahun terakhir muncul konflik horizontal di masyarakat yang relatif tinggi karena belum ada kebijakan dari Pemkab untuk mengelola dana desa secara transparansi dan partisipatif," kata Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Atapary, Selasa.
Menurut Samson, penjabat bupati diharapkan memprioritaskan pengelolaan APBD dan melakukan berbagai terobosan dalam kaitan dengan pembangunan di Seram Bagian Barat.
BACA JUGA: Stafsus Mendagri Pastikan Gubernur Ali Mazi Bersedia Lantik 2 Pj Bupati Usulan Kemendagri
Salah satu contoh polemik yang muncul mengenai status negeri-negeri adat yang diharapkan bisa jadi prioritas untuk diselesaikan.
Sebab, persoalan tersebut bisa merambah pada konflik-konflik batas wilayah.
"Karena pak Andi yang basic-nya intelejen pasti bisa mendeteksinya dan harus ada regulasi yang diambil," harap legislator dari Dapil Seram Bagian Barat (SSB) itu.
Dia juga mengingatkan kalau BPK Perwakilan Provinsi Maluku sudah mengumumkan hasil pemeriksaan keuangan di Kabupaten SBB dan hasilnya disclaimer.
Pengumuman tersebut berarti ini ada banyak catatan BPK terkait pengelolaan keuangan daerah
"Bisa saja menyangkut masalah aset, tata kelola keuangan, atau ada hutang pihak ketiga yang belum terselesaikan, atau pun ada proyek-proyek yang sudah dilaksanakan dan dibayar, namun belum selesai pekerjaannya," ujar Samson. (jpnn/antara)
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi