jpnn.com, PADANG - Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumbar Brigjen Sukria Gaos menyebut salah satu pemicu maraknya peredaran narkoba di provinsi itu dipicu kondisi ekonomi masyarakat yang lemah.
Akibatnya, kata dia, para pengangguran di Sumbar mencari usaha dengan mengedarkan barang haram itu.
BACA JUGA: Kurir Narkoba Pembawa 50 Kg Sabu-Sabu Ini Ditangkap di Asahan
Menurut Brigjen Sukria, pandemi Covid-19 memberikan dampak ekonomi yang dahsyat sehingga memunculkan banyak pengangguran.
"Menjadi kurir ini menjanjikan secara ekonomi karena ada bayaran yang dapat memenuhi kebutuhan mereka," kata Brigjen Sukria Gaos di Padang, Sabtu (18/2).
BACA JUGA: Sikat Jaringan Narkoba Irjen Teddy, Kombes Mukti: Kami akan Miskinkan Alex Bonpis
Perwira tinggi Polri itu mengatakan Sumbar saat ini sudah menjadi daerah transit untuk peredaran narkoba sejak terjadinya pandemi Covid-19.
"Dulu Sumbar ini hanya daerah lintasan saja, namun sekarang berubah menjadi daerah transit narkoba sebelum berjalan ke provinsi lainnya," beber dia.
BACA JUGA: Anak Bandar Narkoba Marah, Polisi Ditusuk Samurai
Dia menjelaskan fenomena Sumbar menjadi daerah transit peredaran narkoba juga dipicu faktor ekonomi, terutama akibat pandemi.
"Selain itu, peredaran narkoba juga dimanfaatkan oleh bandar melalui media sosial dan pengiriman online," ungkap Sukria.
Maka dari itu, dia meminta pemerintah daerah segera memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat, sehingga jumlah kurir atau pengedar narkoba di daerah itu dapat ditekan secara bersama-sama.
Dia juga mengharapkan dukungan semua pihak dan pemerintah daerah guna pemberantasan narkoba.
"BNN tidak bisa sendiri melakukan pencegahan ataupun penindakan peredaran narkoba di Ranah Minang ini," ujar Brigjen Sukria.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Audy Djoinaldy menyebut saat ini sekitar 30 - 40 orang meninggal akibat pengaruh narkoba.
Selain itu, pengguna narkoba di Sumbar tidak hanya kalangan menengah ke atas, tetapi juga merambah masyarakat kalangan menengah ke bawah.
"Pelajar sekarang ini menjadi sasaran empuk," ucap Andy.
Oleh karena itu, dia menyebut Polda, BNN, Pemprov, DPRD Sumbar dan organisasi antinarkoba perlu berkolaborasi dan turun ke seluruh sekolah-sekolah guna menyosialisasikan dampak buruk narkoba.
Selain itu, sekitar 85 persen tahanan dan narapidana yang ada di Sumbar tersangkut kasus narkoba, sehingga mereka perlu mendapat rehabilitasi.
"Saat ini mereka yang ditahan sebagai pengguna, dan saat keluar sudah menjadi pengedar. Tentu perlu formula khusus dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba," ujar Djonaldy.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam