jpnn.com, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong keterlibatan swasta dalam proses hilirisasi hasil penelitian.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN Mego Pinandito mengatakan jika riset dilakukan bersama antara peneliti dan swasta, maka hasilnya akan berbeda.
BACA JUGA: LPDP Pastikan Pengelolaan Dana Abadi Berkoordinasi dengan BRIN
"Itu yang akan kami dorong lewat pendekatan triple helix," kata Mego Pinandito dalam webinar bertajuk 'Bridging Invention to Innovation to Overcome The Valley of Death Syndrome' besutan Asosiasi Inventor Indonesia (AII), Rabu (10/11).
Menurut Mego, saat ini hampir 80 persen hasil riset yang dikembangkan para peneliti di Indonesia berasal dari dana pemerintah.
BACA JUGA: Akademisi Sebut Pengangkatan Megawati sebagai Dewan Pengarah BRIN Memiliki Dasar KuatÂ
Ke depan diharapkan kondisinya berbalik menjadi 20 persen pemerintah, sisanya atau 80 persen, dari pihak swasta.
"Itu sudah dilakukan Jepang, Korea, China" ungkap Mego.
BACA JUGA: Jokowi Lantik Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Guru Besar IPB Berkomentar Begini
Dia menilai riset dan inovasi belum menjadi pilar utama bagi Indonesia karena ekosistemnya belum mengarah ke sana.
Menurut dia, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua, termasuk kalangan infustri, yakni bagaimana mengubah pandangan tentang pentingnya riset untuk kemajuan bangsa.
Mego menilai perlu ada pihak yang bisa menjadi 'jembatan' agar inventor dan investor bisa berkolaborasi.
"Saya gembira ada AII yang siap menjembatani kelemahan itu," ucapnya.
Bicara inovasi, kata Mego, sebenarnya banyak investasi yang akan masuk.
Investasi itu tak melulu dari luar negeri, tetapi juga bisa dari sumber dana di dalam negeri.
Menurut dia, investasi dalam negeri jumlahnya cukup banyak.
Pemerintah juga menyiapkan regulasi bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan riset di tanah air, lewat kebijakan 'tax deduction' yang maksimal hingga 300 persen.
"Pemerintah juga memberi dukungan berupa insentif bagi pelaku riset, yaitu royalti bisa dibayarkan incash," katanya.
Menurut dia, pembayaran royalti bagi inventor, tergantung penetapannya.
Biasanya, kata Mego, untuk teknologi diberikan 60 persen bagi pemerintah, dan 40 persen inventornya.
Berapa pun besaran royalti yang diberikan, pembagian dananya merujuk pada ketetapan tersebut.
Ketua Umum AII Didiek Hadjar Goenadi mengatakan bahwa menciptakan inovasi bukanlah hal mudah dan murah.
Prosesnya memiliki risiko dan biaya tinggi, yang mencakup perubahan struktural terkait restrukturisasi keseluruhan ekonomi.
"Kehadiran BRIN menjadi angin segar bagi inventor di Indonesia, apalagi ada insentif bagi inventor untuk invensi yang akan diproduksi massal," katanya.
Pemberian insentif bagi inventor, lanjut Goenadi, sebenarnya telah menjadi pembahasan AII sejak organisasi tersebut didirikan 20 tahun lalu.
Namun, kebijakan tersebut tidak pernah bisa dilakukan, sehingga BRIN mengeluarkan kebijakan itu.
"Semoga BRIN konsisten atas kebijakannya. Karena pengembangan riset itu untuk kepentingan dunia dan bangsa. Insentif bagi inventor penting," tuturnya.
Direktur Utama Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menyambut positif dan mendukung kegiatan AII dalam menjembatani hilirisasi riset kelapa sawit yang didanai oleh BPDPKS via program Grand Riset Sawit (GRS) sejak 2015.
Eddy menjelaskan bahwa BPDPKS berkomitmen mendorong kemajuan industri kelapa sawit nasional melalui penciptaan teknologi yang langsung dapat diaplikasikan ke industri dan petani.
Salah satunya pengembangan BBN menjadi produk diesel, bensin, dan avtur dari minyak kelapa sawit yang sudah diujicobakan pada tingkat industri.
"Selain itu dikembangkan pula bensin sawit dan minyak sawit sehat melalui industrial vegetable oil (IVO) dan mixed IVO (MIVO)," pungkas Eddy. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Boy
Reporter : Mesya Mohamad