jpnn.com, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah merajut kemitraan strategis yang signifikan dengan fokus kuat pada pengembangan riset dan inovasi pembangunan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.
Kolaborasi ini melibatkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Semarang (LPPM Unnes) dengan topik berbagai aspek penting, seperti ekonomi Pancasila, antisipasi dan pengentasan stunting, serta perencanaan pembangunan semesta berencana.
BACA JUGA: BPIP Klarifikasi Pemberitaan Terkait Seleksi Calon Paskibraka di Sultra, Malut & Jateng
Salah satu poin sentral dalam upaya kolaborasi ini mengenai pemahaman mendalam tentang konsep ekonomi Pancasila.
Melalui proses pengkajian yang sedang berlangsung, termasuk dalam pembentukan rancangan undang-undang dan naskah akademik terkait kebijakan ekonomi Pancasila, tampak jelas keseriusan untuk menerapkan gotong royong dan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka sektor ekonomi.
BACA JUGA: BPIP Sempurnakan Draf Rancangan Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, Simak
Fokus utamanya mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia serta inklusif bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
Pertemuan antara Wakil Kepala BPIP Karjono, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Mego Pinandito, dan Ketua LPPM Unnes Prof Benny Riyanto juga mendiskusikan arah pembangunan nasional semesta berencana ke depan yang tak dapat dilepaskan dari Garis Besar Manifesto Politik.
BACA JUGA: 5 Tahun Berturut-turut Raih WTP, BPIP Penuhi Standar Pengelolaan Keuangan Negara
Garis Besar Manifesto Politik yang telah menjadi pedoman bangsa melalui TAP MPR Nomor 1 Tahun 1960 telah menjelma sebagai tonggak penting sejak era Presiden Soekarno.
Karjono menjelaskan pada 1959, Presiden Soekarno telah melacak potensi ekonomi dan membuat peta strategis kekuatan ekonomi dan kekuatan kearifan lokal daerah di berbagai wilayah Indonesia dengan melibatkan berbagai elemen ahli atau pakar.
Mulai dari bidang teknik, sosial, ekonomi, budaya, dengan melibatkan tokoh seperti masyarakat, profesor, akademisi, praktisi, hingga pejabat pemerintahan.
Menurut Karjono, hal ini menggarisbawahi urgensi merumuskan strategi pembangunan Semesta Berencana.
Namun lebih dari itu, kata Karjono, kerja sama ini mengimplementasikan signifikansi riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.
Dia menegaskan Iptek bukan sekadar pengetahuan semata, tetapi juga berkaitan dengan moralitas, peradaban, dan nilai-nilai gotong royong yang membangun identitas bangsa yang memiliki ciri khas berasal atau orang Indonesia.
"Iptek harus diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berakar pada prinsip Pancasila," ujar Karjono.
Karjono menyampaikan kolaborasi antara BRIN dan BPIP dan LPPM Unnes dan instansi terkait juga merupakan langkah progresif dalam mengokohkan fondasi pembangunan nasional yang bersumber dari ekonomi Pancasila.
"Kita memetik nilai-nilai mulia Pancasila guna membimbing kebijakan ekonomi, menurunkan angka stunting serta pembangunan menuju yang lebih baik," terangnya.
Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Mego Pinandito menegaskan kebijakan riset merupakan integrasi sumber daya iptek, menciptakan ekosistem riset berstandar global, terbuka (inklusif) dan kolaboratif serta menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan.
Hal ini dilakukan di lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Litbangjirap), dan di daerah dilaksanakan Badan Riset Daerah (Brida), yang memiliki orientasi serupa dalam pengembangan riset dan inovasi di tingkat lokal.
Namun, kata Mego Pinandito, BRIN memainkan peran sentral sebagai penggerak utama dan koordinator dalam mengarahkan riset yang mengacu pada pembinaan ideologi Pancasila.
Menurut Mego Pinandito, kerja sama ini juga sejalan dengan semangat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019.
Pada pasal 5 dalam undang-undang tersebut secara tegas mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional, terutama dalam bidang iptek wajib mendasarkan diri pada haluan ideologi Pancasila.
Langkah strategis ini juga didiskusikan dan mendapat dudukan dan persetujuan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, dan Wakil Kepala BRIN Prof Amarulla Octavian.
BRIN menfasilitasi dan memberikan arah kebijakan riset dan Inovasi, sedang yang melaksanakan peneliti dan perekayasa yang ada diberbagai Litbangjirap dan BRIDA.
Komitmen ini untuk membimbing riset dan pengembangan menuju arah yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan negara.
Kolaborasi ini juga mendasari riset dan pengembangan Iptek yang berakar pada Pancasila. Hal ini juga dipaparkan dalam implementasinya oleh Ketua LPPM Unnes Prof Benny Riyanto.
Prof Benny juga menyampaikan rangkaian usaha ini merupakan kolaborasi antara BRIN, BPIP, Unnes, dan instansi terkait yang melambangkan sinergi yang jauh lebih dalam daripada sekadar MOU terbatas.
Didukung oleh berbagai instansi dan pemerintah daerah, kerja sama ini memiliki tujuan bersama untuk mengokohkan riset, inovasi, dan pembangunan yang bercorak Pancasila.
BRIN sebagai tiang utama dan pengarah riset diharapkan mampu menghasilkan kontribusi yang positif untuk kemajuan bangsa Indonesia di tengah era global yang penuh tantangan.
Hadir dalam dalam rapat koordinasi, antara lain Direktur Jaringan dan Pembudayaan BPIP Toto Purbiyanto, Hotrun Siregar (BPIP), dan Sekretaris Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Rudi Arifiyanto.
Hadir juga dari LPPM Unnes, yakni Prof Ratna Dewi Kusumaningtyas, Prof Margareta Rahayuningsih, Dr. Widya, dan Dr. Cepi.(mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi