jpnn.com, JAKARTA - Ketua Kelompok Riset Pemerintahan Desa PRPDN Imam Radianto mengungkapkan saat ini Indonesia memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
Berbagai pekerjaan rumah itu seperti keterbatasan pengetahuan dan keterampilan.
BACA JUGA: Berkat BRInita, Teh Herbal Jadi Produk Unggulan Poktan Bensor Semarang
"Wawasan terbatas terhadap pengelolaan administrasi pemerintahan dan kungkungan pemerintahan," ungkap Imam saat Webinar Series Desa PRPDN BRIN dengan tema, "Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Pengembangan Branding Desa," Jum'at (1/11).
Adapun jumlah desa saat ini sebanyak 74.961 unit.
BACA JUGA: Legislator Minta BRIN Lakukan Kajian Menyeluruh soal PLTN
Menurut Imam, dengan jumlah yang sangat besar itu, maka diperlukan konsolidasi program pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menangani masalah kemiskinan ekstrem dan pencegahan stunting.
"Inovasi kolaborasi pemerintahan desa menekankan pada dua strategi penting meliputi kapasitas jejaring kepemimpinan dan area inovasi pada tingkat lokal desa," ungkap Imam.
Selain itu, Imam mengingatkan pentingnya meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal dan desa.
Hal itu untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan infrastruktur wilayah, menghasilkan kualitas usaha kelompok masyarakat, dan memperkecil ketimpangan antarwilayah.
"Itu semua bisa dilakukan melalui penguatan community base development berbasis penguatan kelembagaan, penguatan strategi keuangan, keberlanjutan program dan pendampingan pasca program," imbuh Imam.
Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa Kemendagri, yang diwakili Marwah Fitra Sari menjelaskan pelatihan aparatur desa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa.
Adapun jumlah desa yang mengikuti pelatihan P3PD pada 2023 sebanyak 33.458 desa dengan berhasil melibatkan 131.610 peserta.
Untuk selanjutnya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dengan konsep berbasis learning management system (LMS) yang sedang disiapkan direktorat jenderal pemerintahan desa Kementerian Dalam Negeri agar peningkatan kapasitas melalui pelatihan lebih massif lagi.
"Fokus luaran peningkatan kapasitas pemerintahan desa dapat memanfaatkan konsep inovasi kolaborasi pemerintahan desa," pungkas Marwah.
Adapun webinar itu merupakan sinergi kegiatan riset dengan pemangku kepenting antara PRPDN bersama dengan Direktorat Jenderal a pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul