jpnn.com - JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri membeberkan progres penyusunan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat membuka acara Koordinasi Penyempurnaan dan Pemanfaatan Hasil ITKPD Tahun 2023 mengatakan, penyusunan ITKPD ditargetkan selesai pada 2023.
BACA JUGA: Ini Pesan Kepala BSKDN saat Rapat Penyusunan Strategi Percepatan Realisasi Anggaran
Acara Koordinasi Penyempurnaan dan Pemanfaatan Hasil ITKPD Tahun 2023 digelar secara daring dan luring dari Aula BSKDN pada Senin, 13 Februari 2023.
Yusharto mengungkapkan pada akhir 2022 pihaknya telah menyampaikan progres sementara mengenai penyusunan ITKPD secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
BACA JUGA: Kepala BSKDN: Penting, Semangat Wirausaha hingga Tingkat Desa untuk Songsong Sumsel Emas 2030
Mendagri Tito Karnavian, lanjut Yusharto, telah mengapresiasi progres penyusunan ITKPD dan meminta BSKDN segera menindaklanjuti hal tersebut.
"Mendagri meminta BSKDN segera melangsungkan diskusi bersama stakeholder lainnnya khususnya bersama Kementerian PAN-RB," ungkapnya.
BACA JUGA: Yusharto Tegaskan BSKDN Dukung Peningkatan Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Merespons arahan Mendagri, Yusharto mengaku pihaknya telah melakukan pertemuan dengan tim Kemitraan dan The United States Agency for International Development (USAID) melalui program Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT).
Pertemuan tersebut membahas penyempurnaan pengukuran ITKPD.
Koordinasi penyempurnaan dan pemanfaatan hasil ITKPD juga didiskusikan bersama Kementerian dan Lembaga lainnya yang memiliki indeks yang selaras dengan ITKPD.
"ITKPD diarahkan untuk menjadi indeks komposit atau indeks gabungan, maka memerlukan data pendukung indeks dari kementerian dan lembaga lainnya," terang Yusharto.
Dalam kesempatan itu, Yusharto berharap kegiatan penyusunan ITKPD yang ditargetkan selesai pada 2023 ini dapat berjalan lancar dan tidak menemui hambatan yang berarti.
Kendati demikian, Yusharto mengaku penyempurnaan ITKPD masih perlu melalui berbagai proses.
Proses itu, lanjut Yusharto di antaranya pembahasan kerja sama dengan berbagai stakeholder untuk memenuhi data-data ITKPD, pembahasan terkait bisnis proses pelaksanaan pengukuran ITKPD, penyusunan regulasi pendukung pengukuran ITKPD hingga proses sosisalisasi dan diseminasi kepada stakeholder baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Kegiatan ini sangat penting bagi kami, untuk mendapatkan dukungan penyempurnaan dan pemanfaatan hasil ITKPD," tambahnya.
Perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas Alen Ermanita menyampaikan apresiasinya terhadap progres yang ditampilkan BSKDN terkait penyusunan ITKPD.
Dirinya berpesan agar dalam pemutakhiran data BSKDN benar-benar memperhatikan proses, sehingga tidak mengalami stuck dalam pelaksanaannya.
"Jadi kami juga mungkin perlu mendapatkan strategi backup line seperti apa yang BSKDN siapkan terkait dengan tata kelola atau perolehan input dan juga pemutakhiran data untuk ITKPD ini," ujarnya. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu