jpnn.com - JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) menggandeng organisasi think tank Koso Nippon untuk memperkenalkan Review Program ke daerah-daerah di Indonesia.
Kolaborasi BSKDN Kemendagri dan Koso Nippon ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program pemerintah daerah (pemda).
BACA JUGA: BSKDN Pacu Kapasitas Organisasi untuk Penguatan Rumusan Kebijakan
Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean mengatakan kolaborasi dengan Koso Nippon merupakan bagian dari upaya Kemendagri untuk terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Secara spesifik, Noudy juga menjelaskan, Review Program merupakan metode baru dalam melakukan evaluasi terhadap program atau kegiatan yang telah dijalankan oleh Pemda dengan melibatkan masyarakat secara langsung sebagai penerima program.
BACA JUGA: Kunker ke Sulteng, Kepala BSKDN: Pengelolaan Anggaran Pilkada 2024 Harus Efektif
Hasil evaluasinya nanti dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana kerja pemerintah pada tahun selanjutnya.
"Program ini menjadi alternatif dari sekian alternatif evaluasi kebijakan yang ada secara formal legal yang ada pemerintahan kita, karena ini melibatkan masyarakat yang sudah didesain dengan bagus," kata Noudy saat memimpin Rapat dengan Koso Nippo di Ruang Rapat Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik (KKPP) BSKDN, Jakarta, Rabu (26/6).
BACA JUGA: BSKDN Kemendagri Dorong Pengelolaan Keuangan Transparan & Akuntabel
Melalui review program ini, kata Noudy, masyarakat diberikan kebebasan untuk berpendapat secara langsung terhadap program atau kegiatan yang telah dilaksanakan.
Pada dasarnya program ini berfokus untuk meninjau capaian riil program khususnya terkait sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaat dari program yang dilaksanakan.
Dikatakan, keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi program akan meningkatkan kualitas penerapan program-program di tahun-tahun berikutnya.
"Program Review sudah berhasil dilaksanakan di Jepang, praktik baik ini bisa menjadi inspirasi bagi pemerintah Indonesia, karena memang kita sepakat bahwa seluruh program pemerintah itu adalah untuk kepentingan masyarakat," ungkapnya.
Sejalan dengan itu, perwakilan dari Koso Nippon, Itada Taki menjelaskan, Review Program telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia meliputi Kabupaten Bantul, Kota Surabaya, hingga Kabupaten Sinjai.
Taki berharap ke depan penerapan Review Program di Indonesia akan makin luas.
Dia menegaskan, dalam rangka memperluas penerapan Review Program di Indonesia, pihaknya juga berencana mengajak BSKDN untuk melakukan kunjungan ke Jepang guna mempelajari langsung penerapan Review Program di negara tersebut.
"Saya berharap nantinya Review Program ini juga dapat diterapkan secara nasional di Indonesia, untuk itu kita akan belajar langsung penerapannya di Jepang untuk mempelajari evaluasi program yang melibatkan masyarakat ini," pungkasnya. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu