jpnn.com - PALU - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta setiap daerah untuk mengelola anggaran Pilkada secara efektif.
Yusharto mengatakan, upaya ini dilakukan guna mendukung terselenggaranya Pilkada 2024 yang aman dan kondusif.
BACA JUGA: BSKDN Kemendagri Yakin Kolaborasi jadi Cara Memacu Penerapan Smart Governance
Hal itu disampaikannya Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Komisi II DPR RI terkait Persiapan dan Kesiapan Penyelenggaraan Tahapan Pilkada Serentak 2024.
"(Terkait anggaran Pilkada) kami sudah komunikasi dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Keuda Kemendagri yang akan memfasilitasi untuk penyelesaian jumlah kekurangan anggaran yang ada di Kabupaten Donggala (Sulteng)," kata Yusharto di Palu pada Selasa (4/6).
BACA JUGA: BSKDN Kemendagri Dorong Pengelolaan Keuangan Transparan & Akuntabel
Yusharto menuturkan, permasalahan pengelolaan anggaran Pilkada tidak hanya menjadi persoalan di Kabupaten Donggala, tetapi juga terjadi di daerah lainnya.
Terkait hal tersebut, berdasarkan tugas dan fungsi (tusi) yang diemban, BSKDN akan melakukan asistensi kepada daerah terkait pengelolaan keuangan daerah agar dapat lebih efektif dan efisien.
BACA JUGA: Di Halmahera Timur, BSKDN Kemendagri Beberkan Strategi Jaga Keberlanjutan Inovasi
Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk Pilkada pada 27 November 2024 mendatang.
"Karena ini kasusnya ada di kabupaten maka pemerintah bersama dengan pemerintah provinsi akan melakukan asistensi pengelolaan keuangan daerah untuk Kabupaten Donggala." tambahnya.
Di sisi lain, Yusharto menekankan peningkatan inovasi di daerah juga dapat memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan iklim demokrasi di wilayahnya.
Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara Pilkada perlu terus berinovasi agar pelaksanaannya makin baik.
"Bersama dengan Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) mungkin kami akan melakukan profiling atas inovasi yang dilakukan terutama untuk KPUD untuk kita bisa sebarluaskan melalui platform inovasi yang ada di Kementerian Dalam Negeri," ungkap Yusharto
Sebagai informasi tambahan, BSKDN Kemendagri memiliki aplikasi Tuxedovation yang memuat beragam data inovasi.
Aplikasi ini bisa menjadi acuan bagi daerah untuk menumbuhkan ekosistem inovasi di wilayahnya secara lebih efektif dan efisien.
Tuxedovation memiliki sekitar 14 ribu data inovasi yang dapat menjadi inspirasi bagi daerah untuk terus berinovasi. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu